Bappenas: Kenaikan Muka Air Laut Berpotensi Tenggelamkan 29 Pulau di Indonesia
Jakarta, sustainlifetoday.com – Ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dinilai semakin nyata bagi wilayah pesisir Indonesia. Pemerintah mengungkapkan fenomena tersebut berpotensi menyebabkan 29 pulau hilang dan berdampak terhadap lebih dari 16.500 penduduk.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, mengatakan dampak kenaikan muka air laut telah mulai dirasakan di sejumlah wilayah, terutama kawasan pesisir di Indonesia bagian timur.
“Terutama di kawasan Indonesia Timur seperti gugusan kekeliruan spermon di perairan Selat Makassar yang selama ini telah mengalami banjir permanen selama 3 tahun,” kata Rachmat dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut, di Gedung Bappenas, Senin (13/7).
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Bappenas menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, mengendalikan faktor penyebab melalui pengelolaan pengambilan air tanah secara berkelanjutan, pengendalian penggunaan sumur bor, serta pengurangan beban pembangunan di kawasan pesisir.
Strategi kedua adalah memperkuat perlindungan alami melalui rehabilitasi ekosistem pesisir, termasuk restorasi mangrove dan program reforestasi seluas 12 juta hektare.
BACA JUGA
- INDEF GTI Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Ekspor Listrik Hijau
- Hadapi Musim Kemarau, Wilmar Perkuat Kesiapsiagaan Cegah Karhutla
- WHO: Kanker Jadi Krisis Kesehatan Global, 92 Persen Penduduk Dunia Terdampak
Sementara strategi ketiga dilakukan melalui penyusunan kebijakan berbasis data dengan sistem perencanaan kolaboratif dan analisis terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap kenaikan muka air laut.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan pembangunan tanggul laut akan disertai kajian sosial yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Di sini kami melakukan pendekatan pentahelix di dalam kegiatannya yang ada kaitannya dengan integrasi sosial,” kata Didit.
Menurut Didit, tahap awal pembangunan akan difokuskan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Namun, pemerintah membuka peluang pengembangan proyek serupa di pulau-pulau besar lainnya apabila diperlukan.
Saat ini, BOPPJ telah memetakan 15 segmen pembangunan Giant Sea Wall yang membentang dari Serang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur. Setiap segmen masih akan melalui proses kajian dan penilaian sebelum memasuki tahap konstruksi.
“Jadi tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut,” ujar Didit.
Selain aspek teknis, pemerintah juga menyiapkan program pendampingan bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul selama proyek berlangsung.
“Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingi nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ungkapnya.
