IESR Nilai Blackout Sumatra Bukan Hanya Dipicu Petir dan Cuaca Buruk
Jakarta, sustainlifetoday.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan awal yang menyebut sambaran petir dan cuaca buruk sebagai penyebab pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra.
Menurut IESR, gangguan akibat cuaca ekstrem kemungkinan hanya menjadi pemicu langsung, sementara blackout regional yang meluas menunjukkan adanya persoalan mendasar pada sistem kelistrikan di Sumatra.
IESR menilai, dalam sistem kelistrikan modern, gangguan pada satu jalur transmisi seharusnya tidak berkembang menjadi pemadaman lintas provinsi yang berdampak pada jutaan pelanggan secara bersamaan.
Lembaga tersebut memperkirakan akar persoalan berkaitan dengan redundansi jaringan transmisi, bottleneck sistem, ketidakcukupan cadangan daya, hingga kelemahan pada sistem proteksi dan pengendalian grid.
“Kita tidak bisa berhenti pada penjelasan bahwa gangguan disebabkan oleh petir atau cuaca buruk. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa satu gangguan dapat berkembang menjadi pemadaman luas lintas provinsi. Ini harus diinvestigasi dan dijelaskan secara transparan kepada publik,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa dalam laman IESR, Senin (25/5).
Fabby menilai peristiwa blackout massal tersebut memiliki implikasi serius terhadap agenda transisi energi Indonesia.
Menurutnya, kebutuhan terhadap sistem transmisi dan distribusi listrik yang andal akan semakin penting seiring pertumbuhan pusat data, meningkatnya penetrasi energi terbarukan, serta elektrifikasi sektor transportasi dan industri.
BACA JUGA
- IESR Dukung Ambisi Transisi Energi Prabowo, Tapi Ingatkan Tantangan Teknis
- Kritis JATAM soal Pasar Karbon: Legitimasi Baru bagi Industri Ekstraktif
- IESR: Bensin Berbasis Sawit Berisiko Tambah Beban Fiskal Energi
Tanpa jaringan listrik yang kuat, fleksibel, dan resilien, risiko blackout besar disebut dapat meningkat sekaligus menurunkan kepercayaan investor terhadap transformasi energi Indonesia.
“Kami mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator sektor ketenagalistrikan melakukan investigasi teknis secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, serta akar masalah sistemik dari blackout ini,” tutur Fabby.
IESR juga mendorong investigasi independen berbasis data teknis dengan melibatkan pakar non-pemerintah. Investigasi tersebut mencakup relay logs, SCADA, PMU/frequency records, sequence of events, kondisi aset transmisi, hingga performa sistem proteksi dan operasi pembangkit.
Selain itu, IESR meminta hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik. Menurut lembaga tersebut, dalam sejumlah kasus blackout sebelumnya, publik tidak pernah memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai hasil investigasi regulator maupun langkah korektif yang dilakukan.
IESR menilai kurangnya transparansi berisiko menghambat pembelajaran kelembagaan dan perbaikan sistem ketenagalistrikan nasional.
Di sisi lain, IESR juga meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak sesuai ketentuan Permen ESDM No. 2/2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
Pemadaman listrik massal tersebut dinilai menimbulkan kerugian ekonomi bagi rumah tangga, pelaku usaha, layanan publik, hingga sektor industri. Selain itu, PLN juga disebut kehilangan pendapatan dari energi yang tidak tersalurkan atau energy not served.
