Menperin dan Menkeu Kaji Insentif Baru EV, Targetkan Kurangi Beban Subsidi Energi
Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah kembali membuka peluang pemberian insentif untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sebagai bagian dari strategi memperkuat industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan insentif dinilai semakin relevan di tengah pergeseran pasar otomotif menuju kendaraan yang lebih efisien dan rendah emisi.
“Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan,” kata dia usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).
Menurut Agus, pembahasan insentif kendaraan listrik kini tidak hanya berkaitan dengan agenda dekarbonisasi sektor transportasi, tetapi juga menyangkut penguatan industri manufaktur nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Ia menyebut kendaraan listrik dapat membantu menekan konsumsi BBM nasional yang selama ini masih membebani anggaran subsidi energi pemerintah.
“Sekarang ada yang lebih penting, yaitu agar kita bisa mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi,” katanya.
Selain aspek energi dan lingkungan, Agus menilai insentif kendaraan listrik juga berpotensi menjaga daya saing industri otomotif domestik serta melindungi penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.
BACA JUGA
- Pemerintah Janjikan Relokasi Nelayan Terdampak Giant Sea Wall, Fokus pada Kesejahteraan
- Gubernur Pramono Teken Instruksi Pemilahan Sampah dari Rumah di Jakarta
- Amsterdam Larang Iklan Daging dan Produk Berbasis Fosil di Ruang Publik
“Yang tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang untuk memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita juga bisa terlindungi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaku industri otomotif mulai melihat adanya perubahan preferensi konsumen ke kendaraan yang lebih hemat energi dan tidak bergantung pada BBM fosil. Kondisi ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat kebijakan transisi menuju kendaraan listrik.
Meski demikian, Agus menegaskan skema dan bentuk insentif kendaraan listrik masih dibahas lintas kementerian dan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.
“Bagaimana bentuk insentifnya, skemanya seperti apa, itu bisa dibicarakan langsung (Menteri Keuangan). Tapi memang itu salah satu isu yang kami bahas bersama,” kata Agus.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan pemerintah tengah membahas keberlanjutan insentif kendaraan listrik dalam pertemuan bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) pada April lalu.
Pertemuan tersebut membahas penguatan industri otomotif nasional dan percepatan transisi menuju kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia.
Berdasarkan data GAIKINDO, penjualan mobil pada kuartal pertama 2026 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu disebut didorong meningkatnya adopsi kendaraan listrik secara signifikan.
Pemerintah menyebut dukungan terhadap kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya mendorong industri otomotif nasional agar lebih kompetitif sekaligus mendukung agenda transisi energi bersih.
“Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan agar industri otomotif dalam negeri semakin kompetitif secara global, sekaligus mendorong transisi menuju kendaraan yang lebih bersih,” kata Purbaya dalam keterangan resminya.
