Perluas Pendidikan Inklusif, Mensos dan Delapan Kepala Daerah Siap Jalankan Sekolah Rakyat
Jakarta, sustainlifetoday.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan dukungannya terhadap komitmen delapan kepala daerah yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Program ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan di daerah.
Gus Ipul meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan maupun gedung yang akan digunakan, baik melalui skema rintisan maupun pembangunan fasilitas permanen, sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima delapan kepala daerah, yaitu Bupati Aceh Jaya, Kepulauan Aru, Padang Lawas Utara, Halmahera Tengah, Sanggau, Tegal, Kutai Timur, dan Tabalong di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).
“Kita bikin komitmen, mari kita percepat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, apakah dengan rintisan dulu atau gedung permanen. Nanti tergantung kondisi lapangannya. Kita senang sekali kalau disambut dengan semangat, kita juga ikut semangat,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh kepala daerah sebelum Sekolah Rakyat dapat dijalankan. Salah satu syarat utama adalah kejelasan status lahan yang diusulkan, yakni bukan merupakan tanah sengketa dan tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah.
BACA JUGA:
- Alokasikan APBN Rp2 Triliun untuk Way Kambas, Hashim: Prabowo Tidak Omon-omon Soal Konservasi
- Pengguna BRImo Tembus 45,9 Juta, Transaksi Digital BRI Terus Melaju
- Program Makan Bergizi Gratis Diperluas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas
Selain aspek kesiapan infrastruktur, Gus Ipul juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan berintegritas dalam pelaksanaan program, termasuk dalam proses perekrutan peserta didik.
“Ini tanggung jawabnya bupati, tanggung jawab saya juga. Jadi di sini (perekrutan murid) jangan ada sogok-menyogok,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen pembangunan sosial jangka panjang yang mendukung penguatan sumber daya manusia sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan antardaerah.
