Menko PMK Tekankan Pemulihan Pascabencana Berbasis Keberlanjutan di Aceh dan Sumatra
Jakarta, sustainlfietoday.com — Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan yang tidak hanya cepat, tetapi juga lebih aman dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Selasa (30/12/2025).
Dalam konteks meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim, Pratikno menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat ketangguhan sosial, ekonomi, dan lingkungan, bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.
“Pemulihan pascabencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran serta berkelanjutan,” ujarnya.
Hunian Aman sebagai Fondasi Ketangguhan
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah percepatan pemulihan sektor permukiman, khususnya terkait kepastian lokasi aman dan ketersediaan lahan bagi pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara). Penentuan lokasi dinilai krusial agar masyarakat tidak kembali tinggal di wilayah rawan bencana.
Dalam perspektif keberlanjutan, hunian pascabencana bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan jangka panjang, akses terhadap layanan dasar, serta integrasi dengan tata ruang yang adaptif terhadap risiko iklim.
“Masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang aman. Karena itu, penentuan lokasi dan penyediaan lahan harus segera dituntaskan agar pembangunan hunian dapat dipercepat,” tegas Pratikno.
Selain permukiman, pemerintah menyepakati percepatan pemulihan pada lima sektor utama, yakni permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lintas sektor. Pemulihan infrastruktur difokuskan pada perbaikan jalan dan jembatan, layanan air bersih, serta kelistrikan yang menopang aktivitas masyarakat.
Sektor sosial diarahkan pada pemulihan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, sementara sektor ekonomi difokuskan pada pemulihan aktivitas produksi lokal dan penguatan daya beli masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting agar pemulihan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan mata pencaharian yang berkelanjutan.
Bangkit Lebih Baik, Aman, dan Berkelanjutan
Menko PMK menegaskan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengedepankan prinsip build back better, safer, and sustainable. Prinsip ini menekankan pembangunan kembali yang lebih adaptif terhadap risiko bencana, memperhatikan aspek lingkungan, serta memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi krisis di masa depan.
“Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi memastikan masyarakat bangkit dengan kondisi yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
