Presiden Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi yang Terbukti Bakar Lahan di Riau

Jakarta, sustainlifetoday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk terjun langsung ke desa-desa guna memperkuat edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menegaskan bahwa aktivitas pembakaran lahan dengan alasan apa pun merupakan tindakan yang dilarang keras oleh hukum.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apa pun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” kata Prabowo dalam rapat penanganan karhutla, Riau, Senin (24/8).

Presiden memberikan skema solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan pertanian agar melapor kepada otoritas setempat untuk mendapatkan asistensi pemerintah, termasuk potensi dukungan pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi.

“TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka liar,” ucapnya.

BACA JUGA

• Pakar IPB: Ekspor Monyet Ekor Panjang Berpotensi Rusak Reputasi Indonesia
• Antisipasi Potensi Karhutla di Jambi, PetroChina Terjunkan Tim dan Pasokan Peralatan Pemadaman
• Dampak Asap Karhutla, Kemenhub Perketat Pemantauan Jarak Pandang di Bandara Kaltara

Di samping itu, Presiden Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla dan mengancam akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha secara langsung.

“Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapa pun korporasi apa pun ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya,” ujar dia.

Kunjungan kerja Presiden ke Riau dilakukan secara mendadak setelah sebelumnya memimpin koordinasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa Presiden ingin memastikan penyelesaian karhutla secara permanen dan terpadu.

“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (24/8).

Teddy menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem antisipasi dini, seperti pembuat sumur bor, embung, dan pengawasan terpadu di desa-desa rawan bencana agar penanggulangan tidak lagi bersifat musiman.

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api,” ucapnya.