Pemerintah dan Masyarakat Didorong untuk Terapkan Praktik Keberlanjutan saat Momentum Nataru
Jakarta, sustainlifetoday.com — Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi salah satu periode mobilitas tinggi dan konsumsi massal di Indonesia. Di samping menjadi momentum berkumpulnya masyarakat dan dorongan pertumbuhan ekonomi, periode liburan ini juga menghadirkan tekanan signifikan terhadap lingkungan dan layanan publik, sehingga mendorong pentingnya penerapan prinsip sustainability dalam kebijakan dan praktik sehari-hari.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, selama masa Nataru tahun ini diperkirakan mobilitas masyarakat meningkat signifikan, termasuk perjalanan udara yang diproyeksi mencapai lebih dari 5 juta penumpang pada periode Natal–Tahun Baru 2025/2026. Proyeksi tersebut mencerminkan lonjakan permintaan terhadap layanan transportasi publik sekaligus tantangan bagi pengelolaan infrastruktur dan dampak lingkungan.
Baca Juga:
- Hadapi Cuaca Ekstrem Nataru, Pemerintah Perkuat Antisipasi Bencana Alam
- Penjualan Kendaraan Listrik Meningkat, Dorong Transisi Transportasi Berkelanjutan di Indonesia
- Ahli ITB: Sama-Sama Pohon, Tapi Sawit Tak Bisa Gantikan Peran Hutan
Potensi Timbulan Sampah dan Dampak Lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memperingatkan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat berpotensi meningkatkan timbulan sampah secara signifikan selama masa liburan akhir tahun.
“Jumlah masyarakat yang bepergian tersebut berpotensi meningkatkan timbulan sampah sekitar 59.000 ton dari berbagai aktivitas di ruang publik dalam rentang waktu dua pekan masa perayaan,” ujar Menteri Hanif.
Peringatan ini mencerminkan tantangan nyata yang harus dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengendalian sampah, terutama sampah kemasan sekali pakai dan residu non-organik yang sulit dikelola. Praktik pengelolaan sampah yang kurang optimal berpotensi memperburuk pencemaran di kawasan wisata, terminal transportasi, dan pusat keramaian.
Pendekatan Kebijakan dan Prinsip Keberlanjutan
Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Sampah Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, yang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat fasilitas pengelolaan sampah, mengoptimalkan pengawasan di titik-titik keramaian, serta mensosialisasikan tata kelola residu yang lebih efisien.
Selain itu, antisipasi terhadap layanan publik — termasuk keselamatan transportasi, kesiapan infrastruktur, serta layanan inklusif — juga mendapat perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengawal libur panjang ini.
“Pemerintah harus memastikan layanan transportasi, antisipasi kepadatan objek wisata, dan layanan inklusif khususnya di stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, serta destinasi wisata berjalan optimal bagi semua masyarakat,” ujar Pratikno dalam rapat persiapan Nataru 2025.
Sejumlah pengamat keberlanjutan menilai periode liburan seperti Nataru dapat menjadi ajang untuk menguji kesiapan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menerapkan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Lonjakan aktivitas bukan hanya soal fasilitas umum dan arus manusia, tetapi juga peluang memperkuat praktik seperti penggunaan ulang (reuse), pengurangan sampah (reduce), serta peningkatan kualitas layanan ramah lingkungan.
Beberapa inisiatif lokal bahkan telah menunjukkan contoh langkah praktis, seperti imbauan pengurangan sampah di area publik dan penerapan sistem pemilahan di fasilitas transportasi dan destinasi wisata.
Memasuki periode Nataru, pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada dua tantangan sekaligus: memastikan kelancaran mobilitas dan layanan publik, serta menekan dampak lingkungan akibat lonjakan konsumsi. Pengelolaan sampah, kesiapan infrastruktur, serta popularisasi prinsip keberlanjutan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari liburan panjang ini, tanpa melupakan tanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang.
