Pemerintah akan Hapus Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Korban Bencana Sumatra
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan sosial-ekonomi, mengingat tingkat kerusakan dan korban yang sangat besar.
Salah satu kebijakan utama adalah penghapusan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan dan pekerja di wilayah terdampak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa relaksasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana.
“Kepada kelompok pekerja terdampak bencana juga pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan penghapusbukuan, penghapus tagihan, denda iuran BPJS Naker (Ketenagakerjaan) bagi pemberi kerja yang mengalami (bencana),” katanya dalam acara HUT ke-37 Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/12).
Airlangga menambahkan bahwa kebijakan serupa juga menyasar para pekerja secara langsung.
“Mereka yang terdampak termasuk perusahaan dan pekerja di wilayah terdampak bencana,” sambungnya.
Selain keringanan iuran, pemerintah akan memberikan kemudahan bagi peserta untuk mengakses layanan klaim JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JP (Jaminan Pensiun).
Baca Juga:
- Bangun Sistem Gizi Ramah Lingkungan, BGN Dorong Replikasi Model Zero Waste SPPG Sukamantri
- Akademisi: Kegagalan Tata Kelola Lingkungan Dinilai Perparah Bencana di Sumatra
- Pandawara Ajak Patungan Beli Hutan Cegah Deforestasi, Nusron Wahid: Hutan Tidak Diperjualbelikan
Bentuk dukungan lainnya adalah kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana di Pulau Sumatra. Pemerintah memperkirakan terdapat 141 ribu debitur KUR yang terdampak, dengan baki debet mencapai Rp7,8 triliun.
Dari jumlah itu, lebih dari 63 ribu debitur berasal dari sektor pertanian, dengan nilai baki debet Rp3,57 triliun. Langkah ini diharapkan membantu pemulihan ekonomi lokal yang berbasis UMKM dan sektor produksi.
“Nah tentu mengenai angka dan teknis kebijakan sedang disiapkan. Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini,” ujar Airlangga.
Memasuki hampir tiga minggu sejak bencana terjadi, upaya pencarian korban hilang terus dilakukan. Akses jalan di sejumlah titik yang sempat terputus mulai dibuka kembali untuk memperlancar logistik dan bantuan.
BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor mencapai 969 orang per Rabu (10/12) dengan rincian Aceh 391 jiwa, Sumut 340 jiwa, Sumbar 238 jiwa.
Baca Juga:
