Atasi Kemiskinan Lewat Pendidikan, Kemensos dan 66 Pemda Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat

Jakarta, sustainlifetoday.com – Kementerian Sosial berkolaborasi dengan 66 pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia mempercepat pemenuhan lahan dan berbagai persyaratan teknis pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Upaya strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (12/8).

Rapat yang berlangsung pada 12-13 Agustus 2026 ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Agenda utamanya berfokus pada pembahasan usulan Sekolah Rakyat permanen, termasuk pemenuhan kelengkapan dokumen, kesesuaian tata ruang, serta perizinan lingkungan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Dalam skema ini, pemerintah daerah memegang peran kunci dalam penyediaan lahan, sementara proses pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif lintas kementerian dan lembaga.

“Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa penyediaan lahan yang legal dan sesuai kriteria menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan proyek ini. Pemenuhan aspek kehati-hatian (prudence) dan kepatuhan hukum menjadi keharusan sebelum pengerjaan fisik dilakukan.

“Ternyata dalam practicalnya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian,” katanya.

Guna mengurai hambatan administratif dan teknis di daerah, Kemensos mempertemukan pemda langsung dengan instansi teknis terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.

BACA JUGA

• BMKG: Kabut Asap Karhutla Kalimantan dan Sumatra Berpotensi Sampai ke Malaysia
• Peringatan HKAN Setiap 10 Agustus Jadi Momentum Jaga Ekosistem di Indonesia
• Kemenhut Luncurkan Gerakan Pemulihan Ekosistem Serentak Se-Indonesia

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen tercatat telah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari penyediaan fasilitas pendidikan berasrama yang inklusif.

“Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa progres fisik di beberapa wilayah telah mencapai 98 hingga 99 persen. Selain itu, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang terus didorong agar bertransformasi menjadi fasilitas permanen.

“Kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki sekolah rintisan bekerja keras supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas,” kata Gus Ipul.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan formal jenjang dasar dan menengah berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan akses pendidikan, tetapi juga pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai.

“Memang ini untuk yang paling miskin, tetapi diberi fasilitas. Mungkin secara umum masih di atas rata-rata sekolah kebanyakan. Dengan tanah seluas ini, dengan gedung semegah ini, fasilitasnya cukup lengkap. Tetapi inilah cara negara memuliakan orang miskin, cara negara memuliakan mereka yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan,” tutur Gus Ipul.

Menurutnya, penanganan kemiskinan sistemik memerlukan intervensi hulu berupa pemberdayaan generasi muda melalui pendidikan bermutu yang berjalan sejajar dengan bantuan sosial terpadu.

“Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh,” ujarnya.

Gus Ipul mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah yang berkomitmen menyediakan lahan dan menyelesaikan kendala di lapangan melalui kerja sama lintas sektor.

“Terima kasih kepada kabupaten dan kota yang selama ini telah berjuang luar biasa sehingga akhirnya berdiri gedung-gedung Sekolah Rakyat,” katanya.

Ia mendorong seluruh perwakilan pemda untuk terus mengawal penyelesaian persoalan lahan hingga tuntas demi kepentingan anak-anak dari keluarga rentan.

“Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya kendala di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya yakin sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu,” ujar Gus Ipul.

Rapat koordinasi ini melibatkan perwakilan dari 66 daerah yang tersebar di tujuh provinsi prioritas, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau.

“Kehadiran Bapak-Ibu di sini adalah tugas mulia, bahkan tugas yang sangat-sangat mulia. Mari kita penuhi segala persyaratan yang ada,” pungkas Gus Ipul.