Ancaman Karhutla Meningkat, Kemenhut Perkuat Pengawasan Berbasis Data Real-Time
Jakarta, sustainlifetoday.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan mengalami peningkatan signifikan seiring datangnya musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang akibat Pengaruh El Nino. Menghadapi potensi krisis lingkungan tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat langkah deteksi titik panas, intensifikasi patroli, pemadaman dini, operasi modifikasi cuaca, hingga pengawasan hukum kepada para pemegang izin kawasan guna mencegah kebakaran meluas.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa pemerintah secara mendasar telah mengubah paradigma pengendalian karhutla dengan mengedepankan tindakan pencegahan dini dan pengawasan ketat sebelum titik api membesar.
“Pemantauan titik panas (hotspot) dan analisis luas area terbakar dilakukan secara real-time melalui SIPONGI dan Intelligence Center Ditjen Gakkum Kehutanan bekerja sama dengan BRIN dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai Pasal 39B UU No. 32 Tahun 2024, data peta dan informasi elektronik ini diakui secara sah sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum,” kata Dwi dikutip, Senin (10/8).
Peningkatan risiko karhutla ini berpatokan pada proyeksi BMKG yang menunjukkan bahwa puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung intensif pada Agustus hingga September 2026, yang diperberat oleh potensi El Nino kategori moderat hingga kuat yang berpeluang bertahan sampai awal 2027.
Sebagai respons mitigasi, Kemenhut memberikan perhatian khusus pada penanganan wilayah rawan, terutamanya pada daerah dengan ekosistem gambut luas yang tersebar di enam provinsi utama.
“Atensi khusus diberikan pada 6 provinsi gambut luas yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel,” ujar Dwi.
BACA JUGA
- Beri Kritik Keras ke Zulkifli Hasan dan Jumhur Hidayat, WALHI: PSEL Solusi Palsu Pengelolaan Sampah
- Gubernur DKI Jakarta Minta Guru PAUD Kenalkan Budaya Pilah Sampah Sejak Usia Dini
- TNGGP Tutup Jalur Pendakian Gunung Gede Pasca-Kebakaran di Alun-Alun Suryakencana
Upaya koordinasi nasional ini diperkuat melalui penetapan status siaga darurat karhutla oleh pemerintah daerah di tujuh provinsi guna mempermudah konsolidasi dan percepatan pemobilisasian sumber daya di lapangan.
“Ini untuk mempercepat mobilisasi sumber daya nasional dan koordinasi lintas sektor,” ujar Dwi.
Di tingkat tapak, Kemenhut mengerahkan personel Manggala Agni bersama satgas terpadu TNI, Polri, dan masyarakat setempat untuk terus berpatroli serta mengeksekusi operasi pemadaman secara intensif. Di samping itu, strategi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan intervensi pembasahan ekosistem gambut melalui pembentukan sekat kanal terus dimaksimalkan untuk menjaga kelembapan muka air tanah.
Dari aspek penegakan hukum dan pencegahan di hilir, Kemenhut secara aktif memperbarui profil risiko serta menerbitkan surat peringatan dini bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang terindikasi memiliki titik panas di dalam arealnya.
“Ini berdasarkan Pasal 49 UU 41/1999 tentang tanggung jawab mutlak atas areal kerja,” ujar Dwi.
Tercatat sebanyak 3.151 hotspot telah terdeteksi hingga awal Agustus 2026, di mana angka tertinggi terjadi sepanjang sepuluh hari pertama bulan Agustus dengan jumlah 1.300 titik panas. Melalui perpaduan teknologi pemantauan real-time, kesiapsiagaan personel di kawasan gambut, serta ketegasan hukum atas tanggung jawab mutlak konsesi, pemerintah berupaya menekan laju emisi dan dampak karhutla secara menyeluruh.
