Langgar Aturan Kawasan Lindung dan Karhutla Berulang, Izin PT RAPP Resmi Dicabut Menhut
Jakarta, sustainlifetoday.com – Langkah tegas diambil oleh negara dalam menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di tanah air. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau. Dengan pencabutan ini, seluruh area konsesi seluas 338.536 hektare milik anak usaha APRIL Group tersebut resmi dikuasai kembali oleh negara.
Keputusan pencabutan izin ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026. Penindakan tegas tersebut didasarkan pada sederet temuan pelanggaran serius di lapangan, mulai dari kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang hingga perusakan fungsi ekologis kawasan lindung.
“Pencabutan karena kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare,” demikian tertulis dalam keterangan tertulis Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Seiring dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan operasional di dalam areal izin PT RAPP diinstruksikan untuk dihentikan seketika, dan wilayah konsesi dikembalikan sepenuhnya ke dalam penguasaan negara. Meskipun izin telah dicabut, Satgas PKH menegaskan bahwa kewajiban hukum perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan (environmental restoration) tetap berlaku secara mutlak.
Selain menindak PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap entitas korporasi lainnya di Provinsi Riau, yakni PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL). Berdasarkan investigasi, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi terindikasi menampung dan mengolah tandan buah segar (TBS) sawit ilegal yang bersumber dari perambahan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan pabrik tersebut dinilai turut memicu eskalasi perambahan hutan secara masif di sekitarnya.
Sebagai tindak lanjut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status proses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare yang diajukan perusahaan.
“Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” demikian tertulis dalam siaran pers resmi.
BACA JUGA
- Patra Logistik Perkuat Komitmen Sosial Lewat Bantuan Panti Asuhan di Palu
- Le Minerale dan Benihbaik Hadirkan Posko Tanggap Darurat untuk Bantu Korban Karhutla
- Presiden Prabowo Ajak Jepang Kolaborasi Bioenergi dan EBT di KTT ASEAN-Jepang
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa serangkaian tindakan penertiban ini merefleksikan komitmen tanpa kompromi dari pemerintah dalam menindak setiap bentuk pelanggaran hukum di sektor kehutanan dan perkebunan.
“Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata dia.
Langkah penegakan hukum ini diharapkan menjadi momentum krusial dalam memulihkan fungsi ekologis lanskap hutan dan gambut di Riau, serta memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar senantiasa mematuhi regulasi lingkungan hidup yang berlaku.
