Sering Dijadikan Kambing Hitam Karhutla, Masyarakat Adat Gugat Aturan Bakar Lahan ke MK
Jakarta, sustainlifetoday.com – Ketidakjelasan batasan norma hukum terkait pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Damanda) Kabupaten Barito Utara, Putes Lekas, bersama seorang wiraswasta bernama Era Purnama Dewi, resmi mengajukan permohonan pengujian materiil dengan nomor perkara 420/PUU-XXIV/2026. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara tersebut telah digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Objek yang diuji adalah ketentuan Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah norma Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Norma tersebut mengecualikan larangan membakar lahan bagi masyarakat yang melakukannya dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
Para pemohon mempersoalkan ketiadaan pembedaan yang tegas antara masyarakat hukum adat yang menjalankan sistem pengetahuan ekologis turun-temurun dengan pihak non-adat atau korporasi yang berlindung di balik istilah kearifan lokal untuk membuka lahan secara komersial.
“Sekarang persoalannya yang kita bawa ke hadapan Mahkamah saat ini adalah Pasal 22 yang diujikan ini tidak membedakan praktik masyarakat hukum adat dari pembakaran lahan oleh pihak lain yang non masyarakat adat,” ujar A Fahrur Rozi selaku kuasa hukum para pemohon dikutip dari website MK, Jumat (20/11).
Putes Lekas menegaskan bahwa masyarakat adat menolak keras untuk terus-menerus dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Indonesia. Menurutnya, praktik perladangan tradisional masyarakat adat selalu dibayangi stigmatisasi dan ancaman pidana, sementara aktor pembakar lahan skala besar justru memanfaatkan celah regulasi tersebut.
“Kami menolak keras masyarakat adat terus-menerus dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana karhutla dan kabut asap. Yang membakar lahan secara ugal-ugalan demi kepentingan komersial adalah pihak lain yang menyalahgunakan celah hukum, tetapi justru masyarakat adat yang setiap musim tanam menanggung stigma dan dibayangi ancaman pidana,” kata Putes.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Dalam argumentasinya, Putes menguraikan bahwa pembukaan ladang oleh masyarakat adat merupakan bagian integral dari sistem nilai, pengetahuan ekologis, dan ritual budaya yang telah diwariskan ratusan tahun. Praktik tersebut terikat oleh mekanisme kontrol sosial dan teknis yang ketat, sangat bertolak belakang dengan pembakaran liar maupun ekspansi perkebunan monokultur.
Proses perladangan adat dimulai dengan mengikuti kalender musim secara disiplin, mulai dari pemilihan lokasi bekas belukar tua, proses penebasan, hingga pembakaran terkendali pada puncak kemarau. Sebelum menyalakan api, masyarakat wajib membuat sekat bakar dengan membersihkan vegetasi selebar minimal dua meter di sekeliling ladang, mencermati arah angin, serta menyulut api berlawanan arah angin dari sisi luar menuju ke dalam.
Selain itu, pelaksanaannya wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada pemangku adat serta pemilik ladang di sekitarnya, dikerjakan secara bergotong-royong atau bergiliran, serta senantiasa diawali dan ditutup melalui upacara adat yang dipimpin oleh tetua atau wadian/balian.
BACA JUGA
- Patra Logistik Perkuat Komitmen Sosial Lewat Bantuan Panti Asuhan di Palu
- Pertamina Trans Kontinental Perkuat Komitmen dan Implementasi ESG di Sektor Maritim
- Presiden Prabowo Ajak Jepang Kolaborasi Bioenergi dan EBT di KTT ASEAN-Jepang
Melalui gugatan konstitusional ini, para pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UUPPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai secara ketat untuk melindungi hak subsisten masyarakat adat.
Adapun rumusan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan dalam petitum tersebut menyatakan: “Pengecualian bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun, untuk pembukaan ladang bagi kebutuhan subsisten, dengan luas paling banyak 2 hektar per kepala keluarga, untuk tanaman varietas lokal, dikelilingi sekat bakar, bukan untuk kepentingan usaha, dan bukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha”.
Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi tersebut turut memberikan sejumlah catatan perbaikan permohonan. Saldi Isra mengingatkan kuasa hukum dan pemohon agar mempertajam argumentasi konstitusional mengenai urgensi mempertahankan ruang legalitas pembakaran lahan dalam kaitannya dengan kerugian riil yang dialami masyarakat adat apabila larangan mutlak diberlakukan.
“Itu yang harus dijelaskan, karena Anda belum menjelaskan terganggunya masyarakat adat kalau itu dilarang, karena di dalam permohonan ini Anda mengatakan terganggunya karena pembakaran kabut asap,” kata Saldi.
