Atasi 10 Ribu Hektare Lahan Rawan Karhutla, Pemerintah Libatkan 350 Perusahaan di Kalsel
Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah mengonsolidasikan aksi tanggap darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan 350 perusahaan swasta di Kalimantan Selatan. Konsorsium lintas sektor ini ditargetkan menangani sekitar 10.000 hektare lahan pertanian dan rawa gambut yang berada dalam kategori kerawanan tinggi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa keterlibatan dunia usaha menjadi komponen krusial untuk memperkuat pengerahan armada dan personel TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat di tingkat tapak.
“Ada 350 dunia usaha yang bergerak. Secara bertahap kita minta berkontribusi langsung dalam bentuk personel dan peralatan,” ujar Hanif.
Skema intervensi lapangan difokuskan pada dua karakteristik ekosistem, yakni lahan persawahan bekas panen atau gagal panen serta bentang lahan gambut yang mengering.
Untuk area pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota mengoperasikan hampir 50 unit peralatan pembalik tanah. Langkah ini ditargetkan tuntas dalam sepekan guna memutus rantai material bahan bakar jerami kering pascamusim tanam.
BACA JUGA
- Patra Logistik Beri Edukasi Keselamatan Jalan dan Kenalkan Mobil Tangki ke Murid SAAJA
- Imbas Asap Karhutla, Kualitas Udara Tiga Daerah Kalimantan Tembus Kategori Berbahaya
- Pulihkan Ekosistem, Jalur Pendakian Gunung Sibayak Ditutup Sementara Selama Sebulan
Sementara pada ekosistem gambut seluas 1.650 hektare, fokus penanganan diarahkan pada pembasahan (rewetting) dengan memanfaatkan suplai aliran Sungai Martapura. Operasi intervensi air ini didukung oleh pengerahan 15 unit mobil tangki Korem 101/Antasari serta 30 unit armada tangki swasta.
Hanif menegaskan bahwa penyelesaian krisis karhutla mensyaratkan implementasi pendekatan pentahelix yang menyinergikan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan komunitas lokal secara terukur. Model mitigasi terintegrasi di Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi provinsi rawan lainnya.
“Keberhasilan dari Kalimantan Selatan ini harapan kami bisa direplikasi untuk daerah Kalimantan Tengah yang hari ini juga sangat krusial dan Sumatera Selatan juga sama krusial,” ujar Hanif.
