Studi Ungkap Anomali Ekonomi RI, Ekonomi Meroket Tapi Badai PHK Hantam Ribuan Pekerja
Jakarta, sustainlifetoday.com – Sepanjang paruh pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia menampilkan dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, otoritas keuangan merayakan pencapaian gemilang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% secara tahunan (yoy) pada triwulan II. Ekspansi kredit perbankan nasional pun melesat hingga 12,67% (yoy), menyentuh angka fantastis Rp9.080,9 triliun per Juni 2026, dimana ini menjadi capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, di balik euforia angka makro tersebut, realita di lapangan justru memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat setidaknya 32.389 pekerja formal mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Angka ini bahkan diperkirakan jauh lebih besar di lapangan, di mana Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) mengestimasi jumlah korban PHK riil mencapai sekitar 43.000 orang.
Fenomena paradoksal inilah yang dikupas tuntas dalam kajian bertajuk “Jobless Growth di Tengah Gelombang Kredit” karya Leonard Tiopan Panjaitan, M.T., CSRA, CGPS, CPS, CSP, Konsultan ESG-Sustainability & Productivity dari Trisakti Sustainability Center (TSC).
Kredit Deras ke Mesin, Seret ke Manusia
Penelitian Leonard membongkar anatomi penyaluran kredit perbankan yang menjadi akar dari fenomena jobless growth (pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja) ini. Meski secara agregat kredit tumbuh dua digit, arah aliran dananya terbukti sangat timpang.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2026 menunjukkan realita struktural berikut:
- Kredit investasi memimpin sebagai pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 24,90% (yoy).
- Kredit korporasi menyusul dengan angka 20,45% (yoy).
- Ironisnya, kredit UMKM yang secara historis menjadi tulang punggung dengan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, hanya mampu tumbuh sangat tipis di angka 1,05% (yoy).
Kesenjangan pertumbuhan lebih dari 20 poin persentase ini mengonfirmasi bahwa perbankan saat ini jauh lebih agresif membiayai korporasi raksasa dan sektor padat modal (yang mengandalkan efisiensi, otomasi, dan mesin), alih-alih menyokong sektor padat karya.
Sebagai contoh kasus, kajian ini menyoroti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang mencatat pertumbuhan kredit fantastis hingga 24,4% (yoy), yang sangat didominasi oleh lonjakan kredit investasi sebesar 34,6% (yoy). Ekspansi ke sektor berskala besar yang padat modal ini juga secara paralel ditopang oleh bank BUMN lainnya seperti Bank Mandiri dan BRI.
Ilusi Penurunan Angka Pengangguran
Di atas kertas, indikator makro ketenagakerjaan tampak membaik dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,65% pada Mei 2026. Namun, riset ini mengingatkan publik untuk tidak terjebak pada sekadar angka nominal.
Analisis mendalam terhadap komposisi penciptaan kerja mengungkap pola yang rapuh. Dari 1,9 juta tambahan penduduk yang masuk kategori bekerja pada periode Februari 2025 hingga Februari 2026, mayoritas atau sebanyak 61% (1,16 juta orang) justru terserap ke sektor informal. Sementara itu, penyerapan ke sektor formal hanya mencapai 39% (sekitar 736 ribu orang).
Derasnya arus pekerja ke ranah informal ini membuat proporsi pekerja informal nasional membengkak hingga 59,42% dari total angkatan kerja pada Februari 2026. Banyak dari mereka terjebak dalam survival employment, pekerjaan bervolume rendah seperti pengemudi ojek daring atau pedagang skala kecil yang terhitung “bekerja” secara metodologi statistik, namun secara substansi jauh dari kata sejahtera dan aman.
Pukulan Ganda dari Pelemahan Ekonomi Global
Situasi ketenagakerjaan di dalam negeri semakin terhimpit oleh memburuknya iklim ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook Juli 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan dunia tahun 2026 menjadi hanya 3,0%, turun dari proyeksi sebelumnya akibat konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan tingginya inflasi.
Pelemahan permintaan global ini memberikan tekanan berat pada sektor andalan padat karya Indonesia yang berorientasi ekspor, seperti industri tekstil dan alas kaki. Tak heran, provinsi yang menjadi sentra industri manufaktur padat karya seperti Jawa Barat mendominasi angka PHK nasional dengan kontribusi 6.727 kasus atau sekitar 20,77% dari total PHK resmi.
Titik Ungkit Menuju Pertumbuhan Inklusif
Dari kacamata keberlanjutan ekonomi sosial, pertumbuhan PDB dan kredit yang pesat akan kehilangan makna utamanya jika hanya dinikmati oleh segelintir sektor bermodal raksasa. Untuk memutus rantai jobless growth ini, kajian Leonard merumuskan sejumlah intervensi strategis:
- Arah Kebijakan OJK: Perlu adanya dorongan insentif dan pelonggaran ketentuan kehati-hatian yang proporsional untuk memacu kredit ke UMKM padat karya, termasuk lewat skema penjaminan dan subsidi bunga pada sektor manufaktur non-otomatis.
- Fokus Fiskal Pemerintah: Stimulus ekonomi dan kebijakan hilirisasi harus diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki tingkat elastisitas kesempatan kerja yang tinggi, bukan semata berfokus pada industri yang padat modal.
- Jaring Pengaman Kemnaker: Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan pelatihan vokasi harus diperkuat agar korban PHK dapat kembali bertransisi ke sektor formal, bukan terlempar ke dalam pekerjaan informal berskala rendah.
Leonard menyebut tantangan terbesar perekonomian Indonesia di paruh kedua 2026 bukanlah sekadar mempertahankan laju PDB. Tugas krusial para pemangku kepentingan adalah memastikan bahwa setiap kucuran triliunan rupiah kredit perbankan terdistribusi secara inklusif dan benar-benar berpihak pada penciptaan lapangan kerja yang memberdayakan manusia.
Penelitian dari Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS selengkapnya dapat dibaca di sini.
