Bahan Pokok Naik hingga Daya Beli Merosot, Budaya Boros Energi Ancam Stabilitas Ekonomi
Jakarta, sustainlifetoday.com – Krisis energi global bukan lagi sekadar ancaman di cakrawala, ia sudah mengetuk pintu. Namun di tengah tekanan tersebut, pola konsumsi energi di Indonesia, baik di level rumah tangga maupun industri, dinilai masih jauh dari efisien. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pakar kebijakan publik.
Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik, mengingatkan bahwa budaya boros energi yang dibiarkan berlarut-larut dapat membawa Indonesia pada jurang krisis yang nyata. Ia menekankan bahwa hampir seluruh negara di dunia kini tengah bergerak agresif mengantisipasi ancaman tersebut.
“Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena hampir semua negara di dunia mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi,” ujar Trubus dikutip SustainLife Today, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia membandingkan respons sejumlah negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Vietnam, hingga Australia yang dinilai telah lebih serius menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi risiko. Sementara Indonesia, menurutnya, masih cenderung memandang kondisi saat ini sebagai sesuatu yang normal.
Ketergantungan BBM dan Efek Domino Ekonomi
Salah satu akar persoalan yang disorot Trubus adalah ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bahan bakar minyak (BBM). Ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu, dampaknya tidak hanya terasa di SPBU, melainkan langsung menjalar ke stabilitas ekonomi nasional.
“Boros energi itu ujung-ujungnya kenaikan harga pokok. Ini yang sekarang merangkak terus dan daya beli masyarakat turun terus. Jadi persoalannya bukan cuma soal BBM mahal, tapi efek dominonya bisa ke mana-mana,” kata Trubus.
Ia bahkan melihat gejala penurunan kelas konsumsi mulai terjadi di masyarakat. Pengguna kendaraan berbahan bakar premium seperti Pertadex mulai mengurangi mobilitas atau beralih ke pilihan yang lebih hemat. Jika tren ini berlanjut hingga pengguna Pertamax ikut bermigrasi ke BBM subsidi, beban fiskal pemerintah berpotensi membengkak signifikan.
Trubus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih konkret dan terukur. Salah satunya adalah memperketat pembatasan akses BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan, sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran.
Ia juga menyoroti kebijakan work from home (WFH) yang telah diumumkan pemerintah sebagai upaya efisiensi energi. Namun menurutnya, kebijakan tersebut belum disertai indikator keberhasilan yang jelas dan pengawasan yang konsisten.
“Kebijakan WFH ini kan belum ada ukuran seberapa efektif,” ujarnya.
Transportasi Publik sebagai Solusi Struktural
Di balik berbagai kebijakan jangka pendek, Trubus menegaskan bahwa solusi yang sesungguhnya bersifat struktural, yakni pengembangan transportasi umum yang masif dan menjangkau hingga ke permukiman warga. Menurutnya, selama akses transportasi publik masih terbatas, masyarakat tidak punya pilihan lain selain bergantung pada kendaraan pribadi.
“Harusnya transportasi umum seperti JakLingko diperbanyak sampai masuk ke perumahan-perumahan. Idealnya orang tua tidak perlu lagi mengantar anak sekolah dengan mobil pribadi kalau akses transportasi umumnya benar-benar menjangkau,” tutupnya.
