IESR: Krisis Energi Global Harus Jadi Titik Balik Transisi Energi RI

JAKARTA, sustainlifetoday.com — Krisis energi global yang dipicu ketegangan di Selat Hormuz dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa ketergantungan pada energi fosil tidak hanya membebani fiskal negara, tetapi juga meningkatkan risiko ekonomi akibat ketidakpastian geopolitik.

Fabby menyebut sistem energi berbasis impor minyak sudah tidak lagi relevan di tengah dinamika global saat ini. Menurutnya, tanpa percepatan transisi energi, Indonesia berpotensi terus terjebak dalam volatilitas harga energi fosil serta kehilangan peluang strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik dan baterai di kawasan.

“Krisis ini adalah pengingat keras. Kedaulatan energi Indonesia saat ini tidak lagi terletak pada eksplorasi sumur minyak baru, melainkan pada keberhasilan elektrifikasi transportasi dengan sumber daya listrik terbarukan domestik yang melimpah,” kata Fabby Tumiwa, Rabu (15/4).

Ia menilai elektrifikasi transportasi menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor energi. Jika target pemerintah menghadirkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 tercapai, konsumsi BBM berpotensi ditekan hingga 26,5 juta barel per tahun, dengan pengurangan impor sekitar 16 juta barel per tahun.

Untuk mencapai target tersebut, IESR mendorong reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan investasi energi terbarukan, serta modernisasi jaringan listrik nasional. Selain itu, reformasi subsidi energi fosil dan peninjauan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dinilai perlu dilakukan agar selaras dengan agenda dekarbonisasi.

“Kita harus menyelaraskan peningkatan teknologi bersih dengan pengurangan energi fosil secara terukur dan adil. Sederhanakan perizinan dan lakukan investasi masif pada modernisasi jaringan sebagai penggerak utama transisi. Krisis ini harus kita jadikan titik balik percepatan, bukan sekadar hambatan,” katanya mengakhiri.

Senada dengan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa gangguan rantai distribusi minyak global akibat konflik di Timur Tengah menjadi momentum strategis untuk mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE).

“Ini adalah waktu yang sangat tepat kita memikirkan energi penggantinya, dan di Indonesia energi pengganti potensinya sangat besar. Saat ini, kita berproses untuk bisa melakukan akselerasi, dan salah satunya melalui energi transisi menuju Net Zero Emission yang diharapkan bisa memaksimalkan sumber atau potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 3 ribu gigawatt (GW),” ucap Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTK) Kementerian ESDM, Haris.

BACA JUGA

• Piala Dunia 2026 Diprediksi Hasilkan Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar dalam Sejarah Olahraga
• Pramono akan Panggil Seluruh Wali Kota Jakarta untuk Basmi Ikan Sapu-Sapu di Sungai
• Danantara Prioritaskan Teknologi Terbukti untuk Proyek Sampah Jadi Listrik

Pemerintah juga terus memantau eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi minyak global. Sekitar 20 persen suplai minyak dunia diketahui melewati Selat Hormuz, yang saat ini mengalami gangguan.

Meski demikian, pemerintah memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman. Arahan dari Airlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global.

Sebagai langkah efisiensi, pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diproyeksikan mampu menghemat kompensasi BBM hingga Rp 6,2 triliun, serta mengurangi beban belanja masyarakat sebesar Rp 59 triliun.

Selain itu, pembatasan perjalanan dinas, perluasan kawasan Car Free Day (CFD), serta penguatan distribusi BBM melalui sistem MyPertamina turut dilakukan untuk menekan konsumsi energi.

Dalam jangka menengah, pemerintah menyiapkan implementasi kebijakan B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat penggunaan solar hingga 4 juta kiloliter atau setara Rp 48 triliun.

Upaya transisi energi juga mencakup peningkatan penggunaan bioetanol (E10), pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta percepatan pembangunan energi baru terbarukan.

Di bawah arahan Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan bauran energi bersih mencapai 100 persen dalam 10 tahun ke depan melalui pengembangan energi surya, hidro, panas bumi, hingga nuklir.

“Beliau (Presiden) menyampaikan bahwa nuklir bukan hanya untuk senjata, nuklir untuk kesehatan, nuklir untuk pendidikan, dan nuklir untuk energi, energi terbarukan, dan energi paling bersih di antaranya nuklir,” ungkap Haris.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah membentuk task force energi transisi dengan fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW, konversi 140 juta kendaraan menjadi listrik, serta penguatan sektor biofuel.

Hingga 2025, bauran energi terbarukan Indonesia tercatat mencapai 15,75 persen. Pemerintah optimistis angka tersebut dapat meningkat ke kisaran 17–21 persen pada tahun ini melalui percepatan kebijakan dan investasi energi bersih.