Prabowo Bentuk Satgas Transisi Energi, Targetkan PLTS 100 GW dan Elektrifikasi 120 Juta Motor
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah mempercepat agenda transisi energi nasional melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi. Langkah ini dilakukan untuk mengakselerasi implementasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) serta elektrifikasi 120 juta unit sepeda motor di Indonesia.
Satgas Transisi Energi tersebut akan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Di sisi investasi, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menyebutkan bahwa terdapat potensi investasi sekitar Rp23,66 triliun untuk pembangunan industri PLTS dengan kapasitas produksi hingga 50 GW.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa agenda transisi energi Indonesia semakin realistis dan relevan dengan dinamika global saat ini. Ia menilai situasi geopolitik global juga menjadi faktor penting yang mempercepat kebutuhan diversifikasi energi.
Menurutnya, eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel versus Iran berpotensi memicu volatilitas harga bahan bakar fosil global sekaligus meningkatkan risiko terhadap ketahanan energi Indonesia.
Tata mengusulkan tiga kebijakan utama yang dapat dijalankan Satgas Transisi Energi. Salah satunya adalah pemberian insentif yang jelas dan konsisten bagi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) bersamaan dengan penerapan disinsentif terhadap batu bara. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendorong pembiayaan dan investasi EBT di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Dalam skenario paling konservatif, selama sisa empat tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, potensi pembiayaan yang dapat dihimpun diperkirakan mencapai sekitar Rp360 triliun.
Dengan estimasi pemerintah bahwa program pembangunan 100 GW tenaga surya membutuhkan sekitar 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.690 triliun, biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala desa berkapasitas 1 MW diperkirakan sekitar Rp20 miliar. Pendanaan tersebut dinilai berpotensi mendukung instalasi tenaga surya di sekitar 18.000 desa atau mencakup lebih dari 20 persen desa di Indonesia.
BACA JUGA
- ESG Berubah Jadi Risiko Finansial, Mardiasmo Soroti Dampaknya pada Cost of Capital
- Governance Failures Bisa Picu Krisis Reputasi Korporasi, Ini Peringatan Herry Ginanjar
- Herry Putranto Ingatkan Risiko Iklim terhadap Operasional dan Rantai Pasok Global
Selain insentif kebijakan, Tata juga menekankan pentingnya pengembangan industri manufaktur dalam negeri sebagai bagian dari rantai pasok energi terbarukan. Menurutnya, lokalisasi produksi panel surya dan baterai di Indonesia dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs).
“Untuk itu diperlukan insentif dan kepastian pasar bagi pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri,” tutur Tata.
Kebijakan ketiga yang dinilai penting adalah menyelaraskan agenda transisi energi dengan strategi pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Pengembangan EBT dan industri rantai pasoknya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Selain itu, pengembangan sektor energi bersih juga berpotensi menyerap tenaga kerja usia muda yang saat ini menghadapi tingkat pengangguran relatif tinggi.
Tata menilai kombinasi ketiga kebijakan tersebut dapat mempercepat implementasi transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
BACA JUGA:
