Konflik Gajah dan Manusia di Way Kambas Terus Berlanjut, Prabowo Siapkan Pendekatan Berkelanjutan

Jakarta, sustainlifetoday.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius terhadap konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung. Konflik ini dipandang bukan hanya sebagai persoalan konservasi, tetapi juga isu kemanusiaan yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Komitmen tersebut disampaikan melalui Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang menyebut Presiden menaruh kepedulian besar terhadap kesulitan warga sekaligus keberlangsungan habitat gajah Sumatra. Presiden juga menyatakan dukungannya dalam penyediaan sumber daya untuk pembangunan pembatas permanen antara kawasan konservasi dan permukiman warga sebagai solusi jangka panjang.

“Presiden Prabowo sangat prihatin terhadap konflik manusia dan gajah yang cukup lama terjadi di Way Kambas. Presiden merasakan kesulitan masyarakat dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan batas permanen antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dan permukiman warga,” ujar Gubernur Mirza dikutip pada Kamis (22/1).

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Mirza, sejak 2025 telah mendorong pembangunan pembatas permanen sebagai pendekatan struktural untuk menekan konflik satwa liar. Solusi ini dirancang tidak hanya untuk melindungi warga dari risiko konflik, tetapi juga menjaga gajah agar tetap berada di dalam habitat alaminya tanpa tekanan dari aktivitas manusia.

Baca Juga:

• Izin Tambangnya Dicabut Prabowo, Agincourt Resources Mengaku Baru Tahu dari Pemberitaan
• Survei Median: Publik Nilai Bencana Sumatra Akibat Manusia, Bukan Faktor Alam Dimulai September 2026
• Ancaman Cuaca Ekstrem dan Banjir, Pemprov DKI Pertimbangkan Opsi WFH dan PJJ

“Pendekatan yang kami dorong adalah pembatas permanen yang berkelanjutan dan sesuai kaidah ekologi. Tujuannya jelas: melindungi warga sekaligus memastikan gajah tetap berada di habitat alaminya,” tegasnya.

Di tingkat tapak, Balai TNWK terus memperkuat strategi mitigasi konflik manusia dan satwa secara terpadu. Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menegaskan bahwa pendekatan parsial tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas konflik gajah-manusia, sehingga dibutuhkan kombinasi penguatan infrastruktur fisik dan pemulihan kualitas habitat.

Sejumlah langkah telah dijalankan, mulai dari patroli intensif, pemasangan GPS collar pada gajah liar, pemanfaatan gajah jinak untuk penggiringan, hingga pengamanan kawasan melalui kolaborasi dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), TNI, dan Polri.

Ke depan, TNWK merencanakan pembangunan infrastruktur pengamanan kawasan yang lebih kuat, seperti tanggul dan kanal, pagar pengaman, tembok penahan tanah, serta pembatas permanen di sepanjang batas alami sungai. Infrastruktur ini dirancang sebagai penghalang jangka panjang untuk mengendalikan pergerakan gajah agar tetap berada di dalam kawasan taman nasional.

Selain pendekatan fisik, pemulihan ekosistem juga menjadi fokus utama. Sepanjang periode 2021–2024, rehabilitasi kawasan telah dilakukan seluas 1.286,84 hektare guna memastikan ketersediaan pakan dan ruang jelajah yang memadai bagi gajah.

Gubernur Mirza menilai dukungan Presiden Prabowo menjadi momentum penting untuk mempercepat penyelesaian konflik manusia dan gajah di Way Kambas secara adil dan berkelanjutan.

“Ini adalah langkah besar yang menunjukkan negara hadir—mendengar keluhan masyarakat dan mendorong solusi yang adil bagi manusia dan alam,” pungkasnya.