Senator Vincent: Masyarakat Adat Tolak Wacana Sawit di Papua, Sampaikan ke Prabowo dan Bahlil
Jakarta, sustainlifetoday.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Paul Vincent Mayor, menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPD RI yang digelar pada Rabu (14/1). Interupsi tersebut menyoroti penolakan masyarakat adat Papua terhadap wacana pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka.
Dalam interupsinya, Vincent meminta Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin untuk menyampaikan langsung aspirasi dan protes masyarakat Papua kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Vincent menegaskan bahwa masyarakat adat Papua secara tegas menolak rencana penanaman kelapa sawit di wilayah tersebut.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” kata Vincent dalam Rapur yang digelar di Ruang Rapat Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
Senator asal Papua Barat Daya itu juga mengkritik pembangunan batalyon pertanian dan perkebunan yang mulai dilakukan di Papua. Menurutnya, kehadiran markas militer tersebut tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat setempat.
Vincent menilai, masyarakat Papua lebih membutuhkan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Yang kedua, itu didatangkan apa batalyon pertanian atau perkebunan orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara. Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” ucap dia.
“Yang bahas itu juga pak wakil ketua terlibat penuh jadi pasti lebih tahu,” sambung Vincent.
Baca Juga:
- Pertamina NRE Gandeng Perusahaan Energi Bersih China Percepat Transisi Energi Nasional
- Luhut: Saya Pernah Usulkan Tutup Toba Pulp Lestari di Era Gus Dur karena Dampak Lingkungan
- Walhi: Hilangnya Hutan di DAS Jambo Aye Jadi Penyebab Banjir di Aceh
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menyatakan pihaknya akan mencari waktu untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan langsung aspirasi yang berkembang di Papua.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu termasuk dengan pak presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” tandas dia.
Sebelumnya, dalam rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 16 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar kelapa sawit ditanam di wilayah Papua. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendorong kemandirian energi berbasis potensi lokal agar daerah tidak bergantung pada pasokan dari luar.
Ia menjelaskan, pengembangan kelapa sawit di Papua diarahkan untuk mendukung produksi bahan bakar nabati, di samping komoditas lain seperti tebu dan singkong.
“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.
