Keracunan Massal Meningkat, Kemenkes dan BPOM Periksa Dapur MBG Setiap Pekan
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pengawasan eksternal akan dilakukan secara rutin setiap minggu di semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Peran Kemenkes dan BPOM disini adalah kita akan melapis, melakukan pengawasan eksternal kepada para SPPG ini yang akan kita lakukan seminggu sekali,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (2/10).
Selain itu, Budi menambahkan bahwa pengawasan harian tetap akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah juga menyiapkan standar pengecekan menyeluruh mulai dari bahan baku makanan hingga kualitas air.
“Tadi juga kami bahas bahwa kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak,” pungkasnya.
Baca Juga:
- Indonesia Butuh Rp45,4 Triliun untuk Genjot Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
- MIND ID Dorong Ekonomi Sirkuler Lewat Pemberdayaan Masyarakat
- Dorong Waste to Energy, PLN Siap Jadi Offtaker Listrik dari Sampah
Namun, program MBG masih menghadapi tantangan serius. Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025, telah tercatat 6.517 korban keracunan akibat konsumsi makanan dari program tersebut.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR pada Rabu (1/10), Dadan merinci bahwa kasus keracunan terbanyak terjadi di Pulau Jawa dengan 45 kasus.
“Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian,” jelas Dadan.
Secara keseluruhan, dari total 75 kasus, tercatat korban tersebar di berbagai wilayah: 1.307 korban di Sumatera, 4.207 korban di Jawa, dan 1.003 korban di kawasan Indonesia timur.
