Turki Bawa Agenda ‘Zero Waste’ ke COP31, Dorong Implementasi Mitigasi dan Pendanaan Iklim
JAKARTA, SustainLifeToday.com — Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki, pada November mendatang, dipastikan akan mencetak sejarah baru dengan memasukkan kebijakan nol sampah (zero waste) ke dalam agenda utama negosiasi global. Inisiatif ini berakar dari program Zero Waste Initiative Turki yang telah berjalan selama satu dekade dengan dukungan Ibu Negara Emine Erdogan dan kini berkembang menjadi gerakan berskala internasional.
Kepala Direktorat Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki, Halil Hasar, menyatakan bahwa persiapan logistik, infrastruktur, hingga pendekatan diplomatik dengan negara-negara partisipan terus diakselerasi di bawah kepemimpinan Menteri Murat Kurum selaku Presidensi COP31.
Dalam rancangannya, COP31 akan memadukan dua komponen esensial, yakni negosiasi teknis pada pekan pertama dan pencapaian konsensus di tingkat menteri pada pekan kedua. Lebih dari 60 keputusan krusial terkait iklim akan dibahas, dengan fokus utama pada pembiayaan adaptasi, program kerja mitigasi, serta transisi energi yang adil.
“Nol sampah merupakan bagian yang penting dalam agenda. Untuk pertama kalinya (kebijakan) nol sampah akan masuk dalam proses COP, kontribusi nol sampah pada pemangkasan emisi akan dibahas,” kata Hasar seperti dikutip dari Daily Sabah, Rabu (16/9).
Lebih lanjut, agenda ini akan mengupas tuntas strategi pemangkasan emisi gas metana dari limbah organik, mulai dari manajemen pencegahan pelepasan metana ke atmosfer hingga konversinya menjadi sumber energi terbarukan.
Pendekatan zero waste ini juga diklaim akan berkontribusi signifikan terhadap pelestarian sumber daya, termasuk daur ulang bahan baku mentah untuk sektor industri dan manufaktur.
BACA JUGA
- ITS dan Pertamina Kembangkan Baterai Hydro-Aluminium Ramah Lingkungan
- Laporan: 99 Persen Konsumen Indonesia Peduli Lingkungan, Gen Z Catatkan Angka Mutlak
- Manfaatkan Energi Bersih dan Efisiensi Smelter, Kredit Rating INALUM Naik ke ‘BBB-‘
Menyadari adanya perbedaan ekspektasi antarnegara partisipan, Hasar memastikan bahwa kepentingan setiap negara akan tetap diakomodasi. Salah satu sorotan utama diproyeksikan akan jatuh pada realisasi pendanaan loss and damage (kerugian dan kerusakan) serta adaptasi iklim, mengingat komitmen bantuan finansial dari negara maju kepada negara berkembang hingga saat ini belum memenuhi target.
Selain aspek pendanaan, upaya mitigasi dampak terburuk perubahan iklim turut diarahkan pada pencapaian tingkat elektrifikasi global sebesar 35 persen pada tahun 2035.
“Target elektrifikasi 35 persen pada tahun 2035 adalah target global; ini bukan target terpisah yang ditetapkan untuk setiap negara,” katanya, merujuk pada inisiatif yang diumumkan sebelumnya, yang didukung oleh tuan rumah COP31, Turki.
“Meskipun tingkat elektrifikasi sudah tinggi di beberapa belahan dunia, ada juga komunitas di wilayah lain yang tidak memiliki akses listrik. Oleh karena itu, mencapai target 35 persen secara global dan memastikan semua negara bertanggung jawab atas hal tersebut sangat penting,” tambahnya.
Menyongsong usia dua dekade perjalanan Perjanjian Paris, Turki secara tegas memposisikan COP31 sebagai “COP Implementasi.” Mengingat sepuluh tahun pertama lebih banyak dihabiskan untuk membangun komitmen dan mengadopsi keputusan-keputusan di atas kertas, fase kedua ini menuntut eksekusi tindakan yang nyata.
“Implementasi sekarang perlu dimulai selama periode 10 tahun kedua Perjanjian Paris. Tetapi isu terpenting untuk implementasi adalah pendanaan. Selain pendanaan, kita juga perlu mengembangkan teknologi yang diperlukan,” kata Hasar.
Ia meyakini, kemampuan negara-negara untuk menyepakati keputusan konkret terkait keuangan dan pemerataan teknologi di COP31 tidak hanya akan menjadi parameter kesuksesan konferensi tersebut, tetapi juga akan menentukan nasib keberlanjutan masa depan dunia.
