Akui Kualitas Udara Jakarta Buruk, Gubernur Pramono Sentil PLTU Batu Bara

Jakarta, sustainlifetoday.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa Ibu Kota masih menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal tersebut disampaikannya sebagai salah satu tantangan lingkungan utama yang belum sepenuhnya berhasil diintervensi oleh pemerintah daerah.

Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejauh ini terus konsisten memprioritaskan integrasi dan efisiensi layanan transportasi publik demi mendorong shifting pemakaian kendaraan pribadi ke moda transportasi masal.

“Konektivitas kita sekarang ini sudah 93 persen, dan sekarang ini orang yang menggunakan atau transportasi yang digunakan secara terus-menerus itu sudah lebih dari 31 persen, sebelumnya sekitar 23 persen,” kata dia, Kamis (20/8).

Kendati tren keterangkatan pengguna transportasi publik menunjukkan peningkatan signifikan, Pramono menggarisbawahi bahwa langkah tersebut belum cukup ampuh untuk mereduksi tingkat polusi udara Ibu Kota secara drastis.

“Sekarang ini, kemarin Jakarta, seperti teman-teman ketahui nomor lima, tetapi memang terburuk di dunia, dan saya harus mengakui itu,” kata Pramono.

Menurutnya, akar masalah polusi udara di Jakarta bersifat lintas batas (cross-boundary pollution) dan tidak semata-mata berasal dari sektor transportasi lokal. Ia menyoroti kontribusi emisi dari kawasan industri berbasis fosil di sekeliling Jakarta.

BACA JUGA

• Transformasi Industri Hijau, SIG Integrasikan ESG dan Dekarbonisasi ke dalam Strategi Bisnis
• Menteri LH Kritik Negara Maju Soal Tanggung Jawab Iklim di Forum BRICS
• Peringati HUT RI ke-81, Taman Margasatwa Ragunan Gelar Atraksi Satwa

“Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di selingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan,” ujarnya.

Guna mengatasi emisi yang berasal dari luar wilayah administratif Jakarta, Pemprov DKI berencana memperkuat sinergi intervensi kebijakan bersama pemerintah pusat.

“Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama,” kata dia.