Perlindungan Alam Jadi Fondasi Ekonomi, Menteri LH: Indonesia–Inggris Fokuskan Pembiayaan Berkelanjutan
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah Indonesia bersama Inggris memperkuat kerja sama pembiayaan alam berkelanjutan dengan menjadikan Provinsi Aceh sebagai model percontohan. Inisiatif ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati dengan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kemitraan Indonesia–Inggris menjadi platform penting dalam memperkuat kapasitas nasional, khususnya dalam perlindungan biodiversitas dan pengembangan mekanisme pembiayaan alam yang berkelanjutan.
“Perlindungan alam bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bangsa,” kata Menteri Hanif dalam forum internasional bertajuk Building a Nature First Economy in Indonesia: Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond di Inggris, dikutip Kamis (22/1).
Dalam forum tersebut, Menteri Hanif juga menyoroti arah kepemimpinan Presiden RI yang mendorong transformasi sebagian kawasan konsesi hutan menjadi bentang alam konservasi. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan nasional tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.
“Keputusan untuk memperkuat kawasan konservasi di dalam lanskap produksi menunjukkan bahwa negara hadir memastikan pembangunan berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem dan satwa liar,” tuturnya.
Baca Juga:
- Izin Tambangnya Dicabut Prabowo, Agincourt Resources Mengaku Baru Tahu dari Pemberitaan
- Pertamina Patra Niaga Raih Rating ESG A, Komitmen Menuju Net Zero Emission 2060
- Ancaman Cuaca Ekstrem dan Banjir, Pemprov DKI Pertimbangkan Opsi WFH dan PJJ
Aceh diperkenalkan sebagai contoh konkret pendekatan bentang alam hidup melalui Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI). Inisiatif ini mengintegrasikan perlindungan habitat Gajah Sumatra, agroforestri regeneratif, serta penguatan ekonomi berbasis masyarakat—sebuah pendekatan yang dinilai dapat direplikasi di wilayah lain dengan keanekaragaman hayati tinggi.
Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia memandang biodiversitas sebagai aset strategis nasional sekaligus fondasi ketahanan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks tersebut, Bappenas bersama KLH/BPLH, BRIN, serta kementerian dan lembaga terkait telah menyusun Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.
Dokumen ini menjadi kerangka pengarusutamaan perlindungan alam lintas sektor, sekaligus mendorong mobilisasi pembiayaan berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati nasional.
Melalui kemitraan dengan Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Kerajaan Inggris, WWF, The Royal Foundation, serta International Advisory Panel on Biodiversity Credits, Indonesia memperkuat kapasitas nasional dalam pengembangan mekanisme pembiayaan biodiversitas, kredit biodiversitas berintegritas tinggi, dan pemberantasan kejahatan lingkungan.
