Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Ada Apa?
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek berencana melakukan aksi mogok berjualan mulai Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1), sebagai bentuk protes atas kondisi tata niaga daging yang dinilai semakin tidak berkelanjutan bagi pedagang kecil dan menengah.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta, Wahyu Purnama, mengatakan aksi ini diambil setelah berbagai upaya dialog dengan pemerintah tidak membuahkan hasil konkret di lapangan. Ia menilai struktur pasar daging sapi saat ini semakin timpang dan menekan pelaku usaha di tingkat hilir.
Aksi mogok tersebut merupakan hasil pertimbangan aspirasi anggota bandar sapi potong dan pedagang daging di pasar tradisional Jabodetabek, sekaligus merespons dampak kenaikan harga daging sapi terhadap masyarakat menengah ke bawah.
“Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi berhenti berjualan atau mogok dagang,” kata Wahyu dalam surat terbuka dikutip Kamis (22/1).
“Kami menimbang aspirasi anggota bandar sapi potong dan pedagang daging hilirisasi pasar tradisional se-Jabodetabek serta masyarakat menengah ke bawah yang sangat terdampak oleh tingginya harga daging sapi,” tambahnya.
Menurut Wahyu, rencana aksi mogok ini telah disampaikan melalui surat tembusan kepada sejumlah lembaga negara, mulai dari Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Komisi IV DPR RI, hingga Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
“Situasi perdagangan daging saat ini benar-benar menekan pedagang. Kami mewakili bandar sapi potong dan pedagang daging hilir merasa perlu menyampaikan aspirasi dan keprihatinan atas kondisi yang terjadi,” ucap Wahyu.
Baca Juga:
- WALHI Soroti Kejanggalan Pencabutan Izin Hutan di Aceh: Ada yang Sudah Dicabut Sejak 2022
- Survei Median: Publik Nilai Bencana Sumatra Akibat Manusia, Bukan Faktor Alam Dimulai September 2026
- WALHI: Pencabutan Izin Perusahaan Perusak Hutan Harus Disertai Pemulihan Lingkungan
Ia menjelaskan, sebelumnya APDI telah mengikuti rapat dengan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) bersama instansi terkait pada 5 Januari 2026. Rapat tersebut membahas komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sapi timbang hidup selama dua pekan, namun kebijakan tersebut dinilai tidak berjalan di lapangan.
“Hasil rapat itu menyebutkan akan ada jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan, tapi faktanya tidak terealisasi,” tukas Wahyu.
Tekanan terhadap pedagang semakin besar akibat lonjakan harga sapi dari feedloter yang berdampak langsung pada kenaikan harga karkas di rumah potong hewan. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat justru mengalami penurunan.
“Harga sapi dari feedloter terlalu tinggi, harga karkas di RPH (rumah potong hewan) ikut naik, sementara daya beli masyarakat justru turun. Ini membuat posisi pedagang di tengah semakin terhimpit,” kata Wahyu.
“Kami memandang perlu melakukan tindakan agar ada perhatian serius terhadap kondisi perdagangan daging saat ini,” pungkasnya.
Dalam perspektif keberlanjutan, APDI menilai kondisi ini mencerminkan rapuhnya sistem pangan nasional yang belum berpihak pada keadilan ekonomi, ketahanan rantai pasok, serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas. Tanpa perbaikan tata kelola dan intervensi kebijakan yang konsisten, tekanan pada pedagang dan konsumen berisiko terus berulang.
