Kritik Kebijakan Transisi Energi Nasional, IESR Soroti Risiko Program B50 dan Konversi Motor Listrik

JAKARTA, sustainlifetoday.com — Lembaga penelitian Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan pemerintah agar merespons ancaman krisis energi fosil dengan kebijakan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global, langkah yang diambil dinilai harus mampu menekan ketergantungan energi tanpa memperbesar beban fiskal negara.

IESR menilai arah kebijakan seperti transisi energi, efisiensi, dan diversifikasi pasokan sudah berada di jalur yang tepat. Namun, implementasinya perlu diuji secara menyeluruh, baik dari sisi teknis, keekonomian, maupun dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menekankan pentingnya selektivitas dalam menentukan prioritas program.

“Tidak seluruh program yang diusulkan layak dilaksanakan karena ada kendala teknis, ekonomi, sosial, dan dampak jangka panjang bagi publik,” kata Fabby, Rabu (1/4).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sejumlah langkah antisipasi krisis energi, mulai dari pembangunan PLTS 100 GW, konversi motor listrik, hingga percepatan biodiesel B50. Namun, IESR menilai beberapa program tersebut berisiko tinggi jika tidak didukung kesiapan ekosistem, infrastruktur, dan pembiayaan yang memadai.

Selain itu, transparansi data pasokan energi menjadi sorotan utama. IESR menilai keterbukaan informasi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi panic buying di tengah ketidakpastian.

“Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis,” ujar Fabby.

BACA JUGA

• Kritik Peminjaman Komodo ke Jepang, PETA: Hewan Bukan Alat Tawar Diplomatik!
• Indonesia Pinjamkan Komodo ke Jepang untuk Program Pembiakan, Edukasi & Konservasi
• Dampak Lingkungan Serangan AS-Israel ke Iran Bisa Bertahan Puluhan Tahun

Dari sisi fiskal, risiko lonjakan subsidi energi juga menjadi perhatian serius. Dalam simulasi IESR, subsidi berpotensi membengkak hingga Rp460 triliun jika harga minyak dunia bertahan di level 94 dolar AS per barel—jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS.

“Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menjanjikan pertahanan subsidi tanpa batasan yang jelas,” kata Fabby.

IESR mendorong reformasi subsidi energi dengan mengalihkan skema berbasis komoditas menjadi bantuan langsung yang lebih tepat sasaran. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan distribusi manfaat yang lebih adil.

Di sisi lain, rencana konversi 120 juta motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dinilai belum realistis dalam waktu dekat. Keterbatasan bengkel konversi dan tingginya biaya menjadi tantangan utama implementasi di lapangan.

“Program konversi harus difokuskan secara masif pada pengguna motor dengan intensitas perjalanan tinggi,” ucap Fabby.

IESR juga mengkritisi percepatan program biodiesel B50 yang berpotensi menambah beban subsidi dan menekan ekspor minyak sawit mentah (CPO). Secara ekonomi, harga biodiesel masih lebih mahal dibandingkan bahan bakar solar konvensional.

“Program B50 bukan strategi ideal untuk menurunkan permintaan BBM dalam jangka panjang dan tidak layak secara ekonomi dan fiskal,” kata Fabby.

Sebagai alternatif, IESR mendorong kebijakan yang dinilai lebih efektif dan berdampak langsung, seperti percepatan elektrifikasi transportasi, penguatan transportasi publik, peningkatan efisiensi kendaraan, serta perbaikan kualitas bahan bakar.