Governance Failures Bisa Picu Krisis Reputasi Korporasi, Ini Peringatan Herry Ginanjar
Jakarta, sustainlifetoday.com — Chairman Indonesian ESG Professional Association (IEPA) Herry Ginanjar menegaskan bahwa kegagalan tata kelola perusahaan dapat menjadi pemicu utama krisis reputasi korporasi, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap praktik Environmental, Social, and Governance (ESG).
Hal tersebut disampaikan Herry dalam forum ESG Risk Landscape 2026: What Corporations Must Prepare for in 2026? yang diselenggarakan oleh SustainLife Media Network pada Rabu (4/3) di Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta.
Forum diskusi yang dirangkai dengan agenda buka puasa bersama tersebut dimoderatori oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina, Dewi Hanggraeni.
Dalam paparannya bertajuk “Governance Failures and Reputational Exposure: Ketika Sistem Gagal, Reputasi yang Membayar,” Herry menekankan bahwa tata kelola perusahaan berfungsi sebagai “sistem kekebalan tubuh” bagi organisasi.
“Tata kelola adalah sistem kekebalan tubuh korporasi, ketika lemah, risiko apa pun bisa menjadi fatal,” ujar Herry Ginanjar.
Menurut Herry, krisis reputasi korporasi umumnya dipicu oleh tiga mekanisme utama kegagalan tata kelola. Pertama, kegagalan pengawasan dewan direksi, ketika dewan tidak menjalankan fungsi kontrol secara efektif terhadap manajemen. Kedua, insentif yang tidak tepat, misalnya bonus yang hanya didasarkan pada kinerja jangka pendek sehingga mendorong perilaku manipulatif. Ketiga, budaya organisasi yang toksik, ketika pelanggaran kecil dibiarkan sehingga menjadi praktik yang dianggap normal.
Ia menilai sejumlah kasus besar di Indonesia menunjukkan bahwa krisis korporasi sering kali berakar dari persoalan governance, bukan semata-mata masalah keuangan.
Selain itu, Herry juga menyoroti keberadaan risiko tata kelola yang tidak terlihat, yang kerap menjadi “silent killers” bagi reputasi perusahaan.
Beberapa di antaranya meliputi struktur kepemilikan yang kompleks dan tidak transparan, dominasi figur kunci tanpa mekanisme check and balance, hingga praktik yang disebutnya sebagai “quiet corruption”, seperti nepotisme dalam rekrutmen maupun promosi jabatan.
“Ketika praktik-praktik ini terungkap ke publik, persepsinya bisa berubah menjadi penjarahan sistematis terhadap perusahaan,” jelasnya.
Di era digital, menurut Herry, risiko reputasi juga berkembang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jika pada era pra-digital perusahaan memiliki waktu berhari-hari untuk merespons krisis, kini respons harus dilakukan dalam hitungan jam bahkan menit.
“Di era digital, transparansi bukan lagi pilihan, tetapi keniscayaan. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan membuka diri secara sukarela, atau publik yang membukanya secara paksa,” katanya.
Ia menambahkan, fenomena viral di media sosial juga meningkatkan risiko greenwashing exposure, ketika klaim keberlanjutan perusahaan diuji secara terbuka oleh publik, aktivis, maupun komunitas digital.
Menurut Herry, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan praktik ESG disclosure yang masih berfokus pada pelaporan aktivitas, bukan pada dampak dan risiko yang sebenarnya dihadapi perusahaan.
“ESG reporting sering kali hanya menceritakan apa yang sudah dilakukan, bukan dampak apa yang dihasilkan dan risiko apa yang sebenarnya ada. Ini bisa menciptakan ilusi perlindungan,” ujarnya.
Sebagai langkah mitigasi menuju 2026, Herry merekomendasikan sejumlah strategi untuk membangun governance resilience. Di antaranya dengan menggeser pendekatan ESG dari sekadar kepatuhan menuju pembentukan budaya integritas organisasi, memperkuat sistem pengawasan digital dan whistleblowing, serta memasukkan indikator reputasi sebagai bagian dari penilaian kinerja direksi.
Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan simulasi skenario krisis reputasi, misalnya jika terjadi kebocoran data internal atau kasus yang viral di media sosial.
“Resiliensi bukan tentang membangun tembok yang lebih tinggi, tetapi membangun sistem yang mampu menyerap guncangan dan tetap dipercaya,” kata Herry.
Ia menutup paparannya dengan menegaskan bahwa kepercayaan publik akan menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan perusahaan di masa depan.
“Reputasi bukanlah apa yang kita tulis di laporan, tetapi apa yang dikatakan orang tentang kita ketika kita tidak berada di ruangan. Di masa depan, pasar tidak hanya bertanya berapa laba perusahaan, tetapi apakah perusahaan tersebut bisa dipercaya,” ujarnya.
Sebagai platform media yang berfokus pada isu keberlanjutan, SustainLife Media Network secara konsisten menyuarakan pentingnya penerapan ESG melalui berbagai forum diskusi dan inisiatif kolaboratif. Selain ESG Risk Landscape, SustainLife juga menyelenggarakan sejumlah agenda lain seperti Indonesia Sustainable Business Forum (ISBF) serta ESG Initiative Awards (EIA) yang bertujuan mendorong praktik bisnis berkelanjutan di berbagai sektor.
BACA JUGA
