Celios Soroti Beban Fiskal Program Biofuel di Tengah Dorongan Ketahanan Energi
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program percepatan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel berpotensi membebani keuangan negara. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan bioetanol dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) tebu.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut bahwa kebutuhan anggaran untuk program biodiesel dapat mendekati besaran subsidi energi saat ini.
“Jika dihitung secara komprehensif dan dibandingkan dengan subsidi energi yang ada saat ini, anggaran proyek biodiesel bisa mencapai sekitar 89 persen dari total anggaran subsidi energi pada tahun 2026,” ungkap Bhima dalam keterangannya dikutip Rabu (8/4).
Berdasarkan laporan berjudul Why Food Estates Are Not the Answer for Food and Energy Security, proyek food estate dan pengembangan BBN diperkirakan dapat menyerap anggaran lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp176 triliun dalam kurun 10 tahun.
Celios menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lahan, hutan, fiskal, serta ketahanan pangan. Saat ini, pemerintah mendorong peningkatan bauran BBN melalui kebijakan campuran biodiesel 35 persen (B35) menuju 50 persen (B50), serta pencampuran 10 persen bioetanol pada bahan bakar minyak beroktan rendah.
BACA JUGA
- Studi: AI Makin Sering Berbohong, Jadi Ancaman Serius di Masa Depan?
- Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir Tahun
- Punya 100 Data Center AI, Suhu Panas Jakarta Terancam Naik Signifikan
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap krisis minyak global yang dipicu konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Namun, Bhima mengingatkan adanya potensi dampak lanjutan terhadap harga pangan.
“Subsidi dan pasokan bahan baku bisa bergeser dari minyak goreng ke perusahaan biodiesel,” ucap dia.
Selain itu, pengalihan komoditas sawit untuk energi dinilai dapat memengaruhi pasokan ekspor dan meningkatkan risiko volatilitas harga domestik. Pengembangan bioetanol berbasis tebu juga menghadapi tantangan tersendiri, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor gula.
Penulis studi, Jeffrey Hutton, memperkirakan subsidi bioetanol dapat melampaui 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3,1–3,2 triliun per tahun. Tingginya biaya logistik menjadi salah satu faktor utama, mulai dari pengangkutan bahan baku hingga distribusi ke konsumen.
“Kompleksitas ini menyebabkan biaya produksi dan distribusi bioetanol di Indonesia bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan negara lain, seperti Brasil,” ucap Hutton.
Sebagai perbandingan, Brasil dinilai berhasil mengembangkan industri bioetanol, namun membutuhkan investasi lebih dari 25 miliar dolar AS serta konsistensi kebijakan selama sekitar dua dekade sejak akhir 1970-an.
“Brasil juga memiliki rantai pasok yang matang dan teknologi produksi yang maju. Mereka menggunakan jenis tebu tertentu (bukan molase), dan proses produksinya menghasilkan produk sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau bahan bakar tambahan untuk pembangkit listrik,” ujar dia.
