DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Masalah Sampah Demi Jaga Iklim

Jakarta, sustainlifetoday.com — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, meminta Kementerian Lingkungan Hidup menuntaskan persoalan pengelolaan sampah karena dinilai berdampak signifikan terhadap perubahan iklim.

“Diupayakan seluruh jajaran dimulai dari Pak Menteri harus tarik turun ke bawah kenapa banyak di bawah adalah pejuang-pejuang sampah gitu yang memerlukan perhatian dan sebagainya diapresiasi sehingga tanggung jawab dalam hal ini pemangku kepentingan jauh lebih ringan,” ujar Sugeng di Jakarta, Kamis (4/9).

Pernyataan itu disampaikan Sugeng dalam rapat Komisi XII DPR bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Kompleks Parlemen Senayan. Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII itu menyoroti produksi sampah nasional yang mencapai 60 juta ton per tahun, dengan 17% di antaranya berupa plastik.

“Kita bisa bayangkan produksi 60 juta ton sampah kita setahunnya dan itu kurang lebih 17% adalah sampah plastik dan itu kurang lebih hampir 10 juta dari itu sudah masuk ke laut sebagian besar sebagian plastik dan Indonesia dalam kategori nomor 2 terbesar sampah plastik di laut kita,” ungkap Sugeng.

Baca Juga:

• Pernyataan PBB: Desak Investigasi Menyeluruh atas Kekerasan Demo di Indonesia
• Komnas HAM Tegaskan akan Awasi Kasus Kematian Ojol Affan Kurniawan
• MIND ID Targetkan Penurunan Emisi 6,6 Juta Ton CO2e pada 2030

Ia menilai pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi praktik open dumping atau pembuangan terbuka, yang menimbulkan pencemaran, risiko kesehatan, hingga ancaman bencana.

“Perubahan iklim karena kita negara kepulauan kita sama-sama sepakat kita telah menandatangani Paris Agreement, kita punya kewajiban national determined contribution untuk menekan emisi salah satunya adalah bagaimana pengelolaan sampah karena misalnya gas metan itu 20 kali lipat dari karbondioksida dan seterusnya-seterusnya,” kata Sugeng.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sebagian besar masih berupa open dumping telah menyumbang signifikan terhadap emisi dan memperparah krisis iklim.

“Tadi 60 juta itu sangat tergantung dari TPA yang sebagian besar masih open dumping. Nah ini kan juga menyumbang besar sekali sampah dalam konteks climate change,” sebut Sugeng.