Target OECD, Indonesia Percepat Penerapan ESG Demi Ekonomi Berkelanjutan
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) akan menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Komitmen ini juga sekaligus menjadi strategi dalam proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang standar globalnya mencakup aspek tata kelola, sosial, hingga lingkungan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan proses aksesi OECD umumnya membutuhkan waktu hingga 5–8 tahun. Namun, Indonesia bertekad mempercepat pemenuhan standar internasional tersebut.
“Langkah ini juga menjadi pijakan penting agar Indonesia dapat memiliki tata kelola yang kian optimal sesuai dengan standar global,” katanya dalam keterangannya dikutip, Kamis (11/9).
Menurut Susiwijono, penerapan ESG tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap standar global. Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dengan menekan kemiskinan ekstrem, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan sosial.
Isu lingkungan dan perubahan iklim juga menjadi perhatian utama. Indonesia telah menegaskan target penurunan emisi, baik dalam komitmen nasional maupun internasional, sekaligus mendorong pembiayaan hijau dan proyek pengurangan emisi. Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama multilateral, termasuk forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Baca Juga:
- Dipanggil Presiden Prabowo, Menhut: Bahas Isu Hutan dan Konservasi Gajah
- Lewat Livin’ Planet, Bank Mandiri Integrasikan ESG ke Seluruh Aspek Bisnis
- Klarifikasi Pernyataan Demo 17+8, Menkeu Purbaya: Saya Minta Maaf
“Integrasi prinsip ESG diharapkan tidak hanya menjadi standar global, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Selain fokus pada transisi hijau, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi domestik. Dari sisi demand, telah disalurkan bantuan sosial, subsidi, serta program penguatan daya beli masyarakat. Sementara dari sisi supply, pemerintah memberikan insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, hingga program penguatan sektor riil untuk menopang konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
“Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Kami di Pemerintah sudah mulai membahas bagaimana mem-balance supaya tidak terjadi beberapa hal yang bisa menjadi driver kemunculan dari masalah, dan itu bisa menjadi faktor yang sangat penting mengalahkan hal-hal teknis,” ujar Susiwijono.
Dengan pijakan ini, Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi standar OECD, tetapi juga memperkuat jalannya menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan.
