Survei Median: Publik Nilai Bencana Sumatra Akibat Manusia, Bukan Faktor Alam

Jakarta, sustainlifetoday.com — Sebagian besar publik menilai faktor ulah manusia menjadi penyebab utama banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Temuan ini terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh Median terhadap pengguna media sosial pada 9–13 Januari 2026, dengan melibatkan sekitar 1.000 responden.

Direktur Median Rico Marbun mengungkapkan bahwa persepsi publik sangat dominan mengarah pada faktor non-alam.

“Faktor manusia itu dianggap lebih menyebabkan bencana sekitar 85,3 persen ya. Kemudian faktor alam itu hanya 14,5 persen,” kata Rico, Selasa (20/1).

Lebih lanjut, Rico menjelaskan bahwa dari total responden, 66,2 persen menyebut deforestasi atau penggundulan hutan sebagai penyebab utama banjir bandang di Sumatra. Selain itu, responden juga menyoroti alih fungsi lahan serapan (6,3 persen), aktivitas tambang ilegal (4,4 persen), serta ekspansi perkebunan sawit (3,8 persen).

“Yang mengatakan ini bahwa curah hujan ekstrem itu hanya 11,5 persen,” ucap dia.

Sementara itu, faktor alam lainnya dinilai relatif kecil kontribusinya. Responden menyebut kondisi geografis alami (2,1 persen), perubahan iklim global (0,4 persen), serta erosi atau tanah longsor (0,2 persen).

Baca Juga:

• BSI Puncaki ESG Global Islamic Banking, Pembiayaan Berkelanjutan Tembus Rp73,6 Triliun
• Perubahan Iklim Picu Lonjakan Sambaran Petir, BMKG Ingatkan Risiko Keselamatan
• Forbes Rilis 10 Negara Terindah Dunia, Indonesia Posisi Teratas Berkat Keanekaragaman Alam

“Itu minoritas begitu ya, itu menjadi penyebab yang minoritas itu. Sementara mayoritasnya itu adalah faktor kelalaian manusianya itu sendiri,” ujarnya.

Survei ini juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap penanganan banjir bandang di Sumatra oleh pemerintah pusat. Hasilnya, sebanyak 59,0 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 38,3 persen menyatakan puas.

Rico memaparkan bahwa ketidakpuasan publik terutama disebabkan oleh penanganan yang dinilai lambat (26,8 persen), bantuan yang dianggap kurang memadai (10,4 persen), serta tidak ditetapkannya bencana sebagai bencana nasional (3,4 persen).

“Distribusi bantuan tidak merata 2,8 persen, kurang upaya pencegahan bencana 2,1 persen. Jadi alasan yang paling utama itu adalah penanganannya begitu terlihat lamban,” ucap dia.

Ia menambahkan bahwa hasil survei ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah.

“Saya pikir bukan berarti pemerintah ini tidak melakukan apa-apa ya, tetapi mungkin salah satu masukan, input yang bisa kita dapatkan dari hasil survei ini adalah ini perlu adanya komunikasi yang berkelanjutan dan cepat,” imbuhnya.

Di sisi lain, responden yang menyatakan puas menilai pemerintah pusat telah merespons dengan baik (16,1 persen), menyalurkan bantuan logistik secara lengkap (5,2 persen), serta bekerja maksimal di lapangan (5,1 persen).

Selain itu, survei Median juga mencatat sebanyak 86,7 persen responden sepakat agar banjir bandang di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Alasan utama dukungan tersebut adalah dampak bencana yang dinilai sangat luas (37,7 persen).

“Sementara yang tidak setuju bencana ini ada juga yang tidak setuju ditetapkan sebagai bencana nasional karena merasa bahwa pemerintah daerah mampu menangani itu 2,9 persen dan bencana hanya terjadi di Pulau Sumatra 1,3 persen,” ujar dia.