Pemerataan Energi, Bahlil Alokasikan Rp4,3 Triliun ke PLN untuk Program Listrik Desa
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah menegaskan komitmennya memperluas akses energi bersih dan berkeadilan bagi masyarakat melalui program listrik desa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp4,3 triliun kepada PT PLN (Persero) untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut hingga akhir tahun ini.
Menurut Bahlil, dana tersebut merupakan bagian dari tambahan anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp6,28 triliun, sehingga total pagu anggaran kementerian pada 2025 mencapai Rp14,1 triliun.
“Ada sekitar Rp4,350,95 yang itu menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis itu. Untuk rakyat kita,” ujar Bahlil dalam Rapat Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11).
Bahlil optimistis PLN dapat menjalankan penugasan tersebut meski waktu pelaksanaannya tergolong singkat. Ia menilai kesiapan infrastruktur PLN sudah cukup memadai untuk merealisasikan perluasan jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil.
“Penugasan ini kita berikan kepada ke PLN, karena kami anggap bahwa waktunya pendek, dan mereka yang mempunyai infrastruktur yang memang ada untuk bisa melakukan ini,” jelasnya.
Program listrik desa menjadi bagian penting dalam misi pemerataan energi nasional, khususnya bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati akses listrik. Selain membangun jaringan baru, program ini juga mencakup penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Baca Juga:
- WMO: 2025 Berpotensi Jadi Tahun Terpanas Kedua dalam Sejarah
- Anggota DPR Kritik Keras Industri AMDK yang Abaikan Keadilan Ekologis
- Dosen IPB University Kembangkan Kayu Magnet Ramah Lingkungan dari Limbah Industri
Secara keseluruhan, anggaran Kementerian ESDM pada 2025 meningkat menjadi Rp14,1 triliun, dengan tambahan Rp6,28 triliun yang disetujui pada Agustus lalu. Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi dari pagu awal sebesar Rp6,98 triliun telah mencapai 62,86 persen hingga 10 November 2025. Namun, bila dihitung dengan tambahan anggaran tersebut, realisasi pagu baru berada di angka 31,12 persen.
Beberapa unit kerja dengan tingkat realisasi tertinggi antara lain BPSDM ESDM (80,97%), BPMA (81,36%), dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (75,88%), sementara unit lain seperti Ditjen Ketenagalistrikan (3,21%) masih memiliki ruang percepatan di sisa tahun berjalan.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat pemerataan akses energi, memperkuat ketahanan listrik nasional, dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menyentuh desa-desa yang selama ini tertinggal secara energi.
