Menteri Hanif: Perdagangan Karbon Bermanfaat untuk Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (KLH/BPLH) mendorong skema perdagangan karbon yang mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa. Upaya ini disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brasil.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pendapatan dari perdagangan karbon harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga hutan.
“Intinya, tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang memastikan manfaat karbon dirasakan nyata oleh masyarakat di tingkat tapak,” kata Menteri Hanif, sebagaimana dikutip, Jumat (14/11).
Skema tersebut memungkinkan desa atau komunitas adat memperoleh pendapatan ketika mereka berhasil mempertahankan tutupan hutan di wilayahnya. Contoh implementasi sudah terlihat melalui program Dana Karbon Kalimantan (FCPF) dan Dana Biokarbon Jambi, di mana masyarakat lokal telah menerima pendapatan langsung dari upaya menjaga hutan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas desa, modal usaha, hingga kebutuhan prioritas lainnya.
Pemerintah juga menekankan inklusivitas dalam distribusi manfaat. Perempuan dan anak muda menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan peluang ekonomi hijau melalui pelatihan kewirausahaan ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan tingkat desa, serta praktik pengelolaan lahan berkelanjutan.
Baca Juga:
- APP Group dan WWF Dorong Regenerasi Hutan Berkelanjutan di Indonesia
- WALHI Kritik Pemerintah di COP30, Sebut Perdagangan Karbon “Solusi Sesat”
- KLH Tindaklanjuti Kematian Dua Pesut Mahakam, Perketat Pengawasan Tambang dan Tongkang
“Caranya adalah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan di tingkat desa, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Jadi, ibu-ibu di desa bisa punya usaha baru, dan anak-anak muda punya peluang kerja tanpa harus merantau ke kota,” katanya.
Dalam forum tingkat menteri di COP30, Indonesia mengajak Jepang dan Britania Raya untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan pasar karbon dan pembangunan ekonomi hijau, sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat implementasi di lapangan.
Pemerintah menegaskan bahwa integritas menjadi kunci keberhasilan perdagangan karbon nasional. Seluruh proses diarahkan agar lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh pasar global.
“Tanpa kepercayaan, tidak akan ada yang mau ‘membeli’ udara bersih dari kita. Karena itulah KLH/BPLH membangun sistem yang kuat agar setiap rupiah dari hasil penjualan karbon bisa dilacak dan dipastikan sampai ke tangan yang berhak,” pungkasnya.
