Gandeng Perguruan Tinggi, KLH: Kebijakan Lingkungan Harus Punya Dasar Ilmiah
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan lingkungan di Indonesia memiliki dasar ilmiah yang kuat. Langkah ini dipandang krusial agar setiap instrumen kebijakan tidak hanya selaras dengan tata kelola, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami patut bekerja sama dengan memperkuat fungsi kajian akademisinya, itu menjadi dasar penting bagi kami di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat akan membangun instrumen,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, dilansir Antara, Senin (18/8).
Menurut Hanif, pendekatan berbasis keilmuan harus menjadi pilar utama, termasuk dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar kebijakan lingkungan. Kolaborasi dengan akademisi, katanya, bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan.
“Mungkin hampir 90% instrumen kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dilandasi ilmiah. Jadi, ilmiah otoritanya demikian kental di dalam Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Baca Juga:
- Fenomena Langka Blood Moon Hiasi Langit Indonesia September Mendatang
- Krisis Iklim Ancam Rusa Kutub, Populasi Bisa Turun 80% Akhir Abad Ini
- Tukar Botol Plastik Jadi Poin, WINGS Food Dorong Gaya Hidup Hijau
Ia menekankan, peran akademisi, khususnya lulusan program pascasarjana sangat penting dalam mendukung perumusan kebijakan di tingkat daerah. Baik gubernur, bupati, maupun wali kota memerlukan basis sains untuk menentukan persetujuan lingkungan terhadap suatu proyek atau kegiatan.
“Secara aktual di lapangan, mampu menjawab persetujuan lingkungan yang harus diberikan atau tidak diberikan kepada suatu kegiatan atau proyek, ini sesuatu yang secara umum,” tambah Hanif.
Lebih jauh, ia berharap mahasiswa turut aktif membantu pemerintah dalam merealisasikan pengolahan energi dan pemanfaatan teknologi berbasis lingkungan.
Senada, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menekankan perlunya integrasi sains dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama di tengah tantangan serius yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Kami sangat perlu masukan dari institusi akademis agar kebijakan bisa evidence based dan scientific-based, sehingga dapat menjadi dasar dan menyeimbangkan dorongan-dorongan politis dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, tantangan lingkungan seperti sampah, pencemaran laut, dan pencemaran sungai menuntut dukungan ilmiah yang konsisten dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan demikian, pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan di tengah kompleksitas krisis lingkungan.
