Eddy Soeparno: Pemerintahan Prabowo Dorong Lompatan Besar Energi Bersih di ASEAN
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan sebagai langkah strategis mewujudkan kedaulatan energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam Rancangan Umum Pembangkitan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan 69,5 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit baru, di mana 53 GW di antaranya berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk pengembangan penyimpanan energi berbasis baterai.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, saat berbicara di hadapan pimpinan parlemen negara-negara ASEAN dalam forum 2nd Tripartite Forum AIPA (Asean Inter Parliamentary Assembly) di Parliament House, Malaysia, bertema “Powering Progress: How Investments, Policies, and Regulations Shape the Energy Future.”
“Presiden Prabowo berkomitmen memperbesar bauran energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mencapai target Net Zero Emission 2060. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga menegaskan pentingnya memaksimalkan potensi energi dari sumber daya alam Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” ujar Eddy.
Eddy menjelaskan, Indonesia dikaruniai sumber daya energi yang sangat berlimpah, baik fosil seperti batubara dan minyak bumi, maupun energi terbarukan seperti matahari dan panas bumi (geothermal). Namun, di tengah kekayaan tersebut, kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor.
Karena itu, lanjut Eddy, Presiden Prabowo menempatkan percepatan transisi energi sebagai prioritas nasional untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan energi.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, Eddy mengajak para pimpinan parlemen ASEAN menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi energi terbarukan.
Baca Juga:
- Kolaborasi Infrastruktur Jaringan Kunci pada COP30 untuk Dorong Transisi Energi
- Puncak Musim Hujan Dimulai November 2025, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem
- Pandangan Baru Bill Gates Soal Krisis Iklim Tuai Kritik dari Kalangan Pakar
“Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, dan melaksanakan reformasi struktural untuk menarik lebih banyak investor,” jelasnya.
Menurut Eddy, salah satu tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan adalah biaya investasi yang tinggi. Namun, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif melalui kebijakan yang mendukung inovasi dan efisiensi proyek energi hijau.
“Di forum strategis ini, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia serius melakukan deregulasi dan reformasi struktural agar sektor energi terbarukan menarik bagi investor,” tegas Eddy.
Ia menambahkan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah Peraturan Presiden (Perpres) sebagai bentuk komitmen, antara lain Perpres No. 109 tentang penyederhanaan pengelolaan sampah menjadi energi, dan Perpres No. 110 tentang penguatan ekosistem pasar karbon nasional.
“Langkah-langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan sektor energi bersih di Indonesia dan memperkuat kerja sama kawasan ASEAN dalam menghadapi tantangan global,” pungkas Eddy Soeparno.
