Polusi Jakarta Makin Buruk, KLH Desak Percepatan BBM Ramah Lingkungan

JAKARTA, sustainlifetoday.com — Kualitas udara Jakarta kembali memburuk pada Selasa (16/9). Data indeks kualitas udara (AQI⁺ US) menunjukkan angka 129, yang masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, terutama anak-anak, perempuan, dan masyarakat rentan.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Rasio Ridho Sani, menegaskan bahwa emisi kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang utama penurunan kualitas udara di Jabodetabek.
“Emisi kendaraan bermotor masih menjadi kontributor utama penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, KLH/BPLH terus berupaya agar bahan bakar yang tersedia memenuhi standar Euro 4,” ujar Rasio dalam keterangannya kepada awak media.
Sebagai langkah konkret, KLH bersama Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Melalui surat Menteri LH/Kepala BPLH telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, serta PT Pertamina untuk mempercepat realisasi penyediaan bahan bakar rendah sulfur (setara Euro-4 dengan kandungan <50 ppm),” jelas Rasio.
Hingga kini, bahan bakar bensin rendah sulfur baru tersedia 24 persen, sementara solar, termasuk biosolar baru 10 persen.
Baca Juga:
- Puncak Musim Hujan Diprediksi November–Februari, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem
- Jakpro Luncurkan Jakgreen, Dorong Transformasi Hijau Menuju Jakarta Nol Emisi
- Bank Dunia: Kerusakan Alam Jadi Bom Waktu Ekonomi Global
Selain kebijakan energi, KLH juga mengingatkan masyarakat untuk mengambil peran dalam menekan polusi.
“Selain langkah pemerintah, partisipasi masyarakat juga sangat penting, seperti membatasi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum, dan merawat kendaraan secara berkala agar lebih ramah lingkungan,” tambahnya.
KLH juga mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas luar ruangan ketika polusi tinggi, serta menggunakan masker pelindung. Orang tua diminta lebih waspada terhadap kesehatan anak-anak, terutama yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.
Langkah percepatan pemerintah, ditambah kesadaran kolektif masyarakat, diharapkan dapat menekan pencemaran udara yang semakin berdampak serius pada kesehatan kelompok sensitif di ibu kota.