PLTSa Jadi Prioritas, Prabowo Minta Pangkas Birokrasi untuk Energi Bersih
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8). Salah satu arahan utamanya adalah percepatan program waste to energy atau pengelolaan energi berbasis sampah.
Agar proyek ini dapat segera terealisasi, proses administrasi yang biasanya memakan waktu enam bulan kini dipangkas menjadi hanya tiga bulan. Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan penyelesaian proyek dapat tercapai dalam kurun waktu 18 bulan.
Selain membahas energi terbarukan, rapat juga menyinggung program koperasi desa yang mulai berjalan, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton. Di sektor energi, pemerintah juga menekankan percepatan listrik desa untuk 5.700 desa dan 4.400 dusun.
Menurut data Kementerian ESDM, ada 30 kota besar yang menjadi prioritas pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Setiap kota diperkirakan bisa menghasilkan listrik sekitar 20 MW.
Baca Juga:
- Tambang Ilegal Rugikan Negara Rp300 Triliun, Prabowo Siapkan Langkah Tegas
- PKS Nilai SAF Pertamina Jadi Langkah Penting Transisi Energi Penerbangan
- Maybank Indonesia Dorong Desa Sanding Menuju Bali Net Zero 2045
Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah biaya energi. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa harga pokok produksi (HPP) listrik dari pembangkit berbahan bakar diesel di beberapa daerah masih tinggi, mencapai lebih dari US$0,30/kWh. Sementara itu, harga listrik dari PLTSa diproyeksikan lebih efisien.
“Justru yang untuk mengolah sampah ini sesuai dengan rancangan Perpres. Sesuai juga dengan Perpres 35 2018 ini implementasinya juga sama. Perkiraan harganya sekitar 13 sen USD per kWh,” ujar Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (15/3).
Dengan target energi bersih dan solusi terhadap persoalan sampah kota besar, program PLTSa diharapkan mampu menjadi bagian penting dari transisi energi berkelanjutan di Indonesia.
