Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Sasar 20 Ribu Siswa dari Keluarga Tak Mampu

Jakarta, SustainLife Today — Pemerintah mulai melaksanakan program Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru 2025–2026 pada Senin (14/7), sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Peluncuran ini dilakukan setelah serangkaian uji coba yang telah berlangsung selama dua hari di Jakarta dan Bekasi pada 9–10 Juli lalu.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa sebanyak 63 Sekolah Rakyat sudah siap memulai proses matrikulasi pada hari pertama pelaksanaan. “Ada 63 titik yang sudah siap, salah satunya di Sentra Abiyoso,” kata Gus Ipul, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial. Sementara itu, 37 sekolah lainnya akan mulai beroperasi pada akhir bulan Juli.
Program ini didesain sebagai alternatif pendidikan menengah yang lebih inklusif dengan pendekatan pemberdayaan komunitas dan keluarga. Jakarta menjadi salah satu provinsi perintis, dengan tiga titik lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di Sentra Handayani, Sentra Mulya Jaya, dan Pusdiklatbangprof Kemensos Margaguna.
Baca Juga:
- Hujan di Musim Kemarau Jadi Alarm Krisis Iklim, Greenpeace Kritik Pemerintah
- Menlu Sugiono Sebut ASEAN Mesti Jadi Magnet Investasi Berkelanjutan
- Kapasitas Listrik Energi Terbarukan Global Naik 15,1%, Pertumbuhan Didominasi Asia
Di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 13 titik lainnya juga telah ditetapkan, seperti STPL Bekasi, Sentra Abiyoso Cimahi, Sentra Wyataguna Bandung, serta sejumlah fasilitas pendidikan dan pelatihan di wilayah Bogor, Sukabumi, Cirebon, dan Lembang. Program ini juga bekerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan berbagai UPTD Balai Latihan Kerja milik Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur, Regut Sutrasto, menyampaikan optimismenya terhadap keberjalanan tahun ajaran baru. Menurutnya, hasil simulasi dua hari menunjukkan kesiapan penuh dari sisi tenaga pengajar maupun fasilitas belajar. “Kami siap menyambut tahun ajaran baru dan memastikan semua sarana dan prasarana telah tersedia,” ujarnya.
Tak berhenti pada 100 titik awal, pemerintah kini sedang mempersiapkan tambahan 100 lokasi baru dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, targetnya adalah menjangkau lebih dari 20.000 siswa dari keluarga prasejahtera, sembari memberikan program pemberdayaan ekonomi kepada orang tua mereka.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat bukan hanya hadir sebagai wadah pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai strategi sosial jangka panjang dalam membangun kemandirian dan mengurangi ketimpangan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan inklusif, berbasis komunitas, dan berpihak pada kelompok rentan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan.