Cegah Jakarta Tenggelam, Pemprov DKI Fokus Kurangi Pengambilan Air Tanah
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempatkan percepatan pengurangan pengambilan air tanah sebagai salah satu strategi utama dalam menghadapi kenaikan permukaan air laut dan peningkatan curah hujan akibat krisis iklim. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menekan risiko penurunan muka tanah yang selama ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyampaikan bahwa persoalan penurunan muka tanah di Jakarta telah lama menjadi perhatian dan membutuhkan perencanaan yang sistematis serta terintegrasi.
“Fenomena Jakarta sinking (tenggelam) memang sudah sejak lama disampaikan oleh berbagai pihak, karenanya kami perlu punya systematic plan untuk bisa menyelesaikannya. Nah, kami melihat bahwa problem yang pertama tentunya water extraction (pengambilan air),” kata Atika Nur Rahmania dikutip pada Rabu (28/1).
Sebagai langkah konkret, Pemprov DKI Jakarta mendorong PAM JAYA untuk lebih agresif memperluas layanan air bersih melalui jaringan perpipaan. Upaya ini mulai menunjukkan hasil, khususnya dalam menekan ketergantungan rumah tangga terhadap air tanah.
“Tadi mungkin masih data yang lama, tapi sebenarnya sudah mencapai hampir dua juta (pelanggan),” tutur Atika.
Selain sektor rumah tangga, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperketat pengendalian pengambilan air tanah dari sektor lain, seperti gedung perkantoran dan bangunan komersial. Pembatasan tersebut disertai dengan penarikan pajak serta pemberian disinsentif bagi perusahaan atau praktik usaha yang masih mengandalkan air tanah sebagai sumber utama.
Baca Juga:
- Usai Izin Dicabut, Aset 28 Perusahaan di Sumatra akan Dikelola Danantara
- Pemkot Palangka Raya Gandeng Korea Selatan untuk Kelola Sampah Berkelanjutan
- KLH Terapkan Rapid Environmental Assessment untuk Hunian Aman Pascabencana
Di wilayah pesisir, Jakarta memperkuat perlindungan kawasan melalui pembangunan tanggul laut dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tidak hanya mengandalkan infrastruktur buatan, Pemprov juga memanfaatkan ekosistem alami seperti mangrove sebagai bagian dari strategi perlindungan pesisir berbasis alam.
Di sisi lain, perluasan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi agenda penting untuk menurunkan risiko genangan sekaligus mengurangi dampak suhu panas perkotaan atau urban heat island. Atika mengakui bahwa porsi RTH publik di Jakarta saat ini masih lebih kecil dibandingkan RTH privat.
Keterbatasan lahan dan tingginya biaya pembebasan tanah menjadi tantangan tersendiri dalam penambahan RTH berbasis luasan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mulai mempertimbangkan pendekatan inovatif dalam perhitungan RTH, termasuk pengembangan taman vertikal dan solusi hijau lainnya.
“Karena pertumbuhan perkotaan menjadi sangat masif ya, tetapi sebenarnya berbagai inovasi yang bisa dilakukan dalam penghitungan RTH sendiri juga perlu dipertimbangan dengan aligment (penyelarasan),” ucapnya.
Selain kebijakan struktural, Pemprov Jakarta juga mendorong program penghijauan lingkungan di berbagai fasilitas publik dengan menyediakan ruang vegetasi yang lebih luas. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan kota terhadap dampak krisis iklim melalui penambahan area hijau di lingkungan masing-masing.
